Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2019
P. 151

Title          KSBSI: KEPMENAKER NO.228 BERTENTANGAN DENGAN UU KETENAGAKERJAAN
               Media Name     jateng.antaranews.com
               Pub. Date      13 September 2019
                              https://jateng.antaranews.com/nasional/berita/1061532/ksbsi-kepmenaker -no228-
               Page/URL
                              bertentangan-dengan-uu-ketenagakerjaan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative










               Jakarta - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan secara
               hukum, kedudukan Kepmenaker jauh di bawah ketentuan Undang-undang oleh
               karena itu isi Kepmenaker No.228/2019 tidak boleh bertentangan dengan Pasal 42 -
               49 UU Ketenagakerjaan.

                Ketua Departemen Lobby Dan Humas KSBSI Andy William Sinaga saat dihubungi di
               Jakarta, Jumat, mengatakan Menteri Ketenagakerjaan telah melakukan kesalahan
               yang sistemik dengan membuat aturan yang bertentangan dengan UU
               Ketenagakerjaan.


                "TKA diberikan ruang yang sangat luas untuk bekerja di Indonesia tanpa
               mempertimbangkan keberadaan tenaga kerja kita. Kepmenaker ini menjadi
               ancaman bagi tenaga kerja kita," kata dia.


                   Akibatnya pengusaha asing akan lebih senang menggunakan TKA karena tidak
               ada TKA yang menjadi pekerja tetap yang bila di-PHK harus diberikan pesangon,
               penghargaan masa kerja dan penggantian hak seperti yang diatur di Pasal 156 ayat
               (2), (3) dan (4) UU Ketenagakerjaan.

                TKA hanya akan diikat oleh perjanjian kerja waktu tertentu yang memastikan
               perusahaan akan dengan mudah merekrut dan mem-PHK-nya.


                "Kehadiran Kepmenaker ini menjadi sarana untuk membawa lebih banyak TKA yang
               memang pasar kerja di negaranya sudah jenuh sehingga Indonesia dijadikan
               sasaran penempatan TKA," kata dia.

                KSBSI mendesak Pemerintah meninjau kembali Kepmenaker tersebut dengan
               mengacu dan tunduk pada Pasal 42 - 49 UU Ketenagakerjaan serta
               mempertimbangkan kondisi angkatan kerja dan pengangguran terbuka saat ini.
















                                                      Page 150 of 171.
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156