Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2019
P. 150
Akibatnya pengusaha asing akan lebih senang menggunakan TKA karena tidak
ada TKA yang menjadi pekerja tetap yang bila di-PHK harus diberikan pesangon,
penghargaan masa kerja dan penggantian hak seperti yang diatur di Pasal 156 ayat
(2), (3) dan (4) UU Ketenagakerjaan.
TKA hanya akan diikat oleh perjanjian kerja waktu tertentu yang memastikan
perusahaan akan dengan mudah merekrut dan mem-PHK-nya.
"Kehadiran Kepmenaker ini menjadi sarana untuk membawa lebih banyak TKA yang
memang pasar kerja di negaranya sudah jenuh sehingga Indonesia dijadikan
sasaran penempatan TKA," kata dia.
KSBSI mendesak Pemerintah meninjau kembali Kepmenaker tersebut dengan
mengacu dan tunduk pada Pasal 42 - 49 UU Ketenagakerjaan serta
mempertimbangkan kondisi angkatan kerja dan pengangguran terbuka saat ini.
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani Editor: Erafzon Saptiyulda AS COPYRIGHT
(c)2019 .
Page 149 of 171.
