Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2020
P. 71
Title KSPI KHAWATIRKAN PENINGKATAN AKSI PHK 2 BULAN MENDATANG IMBAS CORONA
Media Name merdeka.com
Pub. Date 06 April 2020
https://www.merdeka.com/uang/kspi-khawatir-peningkatan-aksi-phk-2-bula n-
Page/URL
mendatang-imbas-corona.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merasakan kekhawatiran akan meningkatnya
jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam dua bulan ke depan.
Apabila tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk mencegah perusahaan melakukan
PHK terhadap karyawan.
"Bisa saja di DKI akan ada penambahan jumlahnya pekerja yang di PHK dari perusahaan
garmen dan tekstil yang ada di wilayah Pulogadung, Cakung, Cilincing, hingga Marunda,"
kata Presiden KSPI, Said Iqbal, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (6/4).
"Apalagi juga ada kabar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, saat ini sudah
terdapat ribuan orang buruh ter-PHK," imbunya.
Menurutnya, setidaknya ada dua ancaman serius yang dihadapi para pekerja atau buruh di
Indonesia, yakni pertama potensi hilangnya nyawa buruh karena masih diharuskan bekerja
dan tidak diliburkan ketika yang lain melakukan physical distancing untuk menghindari
penularan virus covid-19. Kedua, darurat PHK yang akan mengancam kelangsungan hidup,
puluhan hingga ratusan ribu buruh.
Oleh karena itu, KSPI sebagai perwakilan kaum pekerja ataupun buruh, menyuarakan 7
tuntutan terhadap para pengusaha dan pemerintah guna meringankan beban buruh disaat
wabah corona melanda berbagai daerah di nusantara, yakni:
Saat yang tepat untuk menurunkan biaya produksi dari perusahaan swasta dengan
mengatur ulang sistem kerja buruh, namun tetap membayar upah penuh.
"Bisa libur bergilir. Sehingga ada penghematan listrik, cattering, dan lainnya. Toh omzet
juga sedang turun," kata Iqbal
Pemerintah diminta mengendalikan kebijakan fiskal dan moneter agar nilai tukar Rupiah
tidak semakin melemah dan indeks harga saham gabungan tidak anjlok.
Pemerintah diharapkan segera membuat regulasi berupa kemudahan impor bahan baku
(sepanjang bahan baku tersebut tidak tersedia di Indonesia), khususnya untuk industri
padat karya. Misalnya dengan menerapkan bea masuk impor nol rupiah dan tidak ada
beban biaya apapun kepada barang impor.
Page 70 of 193.
