Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2020

"Karena bisa jadi, dalam situasi sulit ini, industri akan mencari bahan baku dari negara yang
belum terkena corona," imbuh dia

Memberikan bantuan berupa dana secara tunai kepada buruh, pengemudi transportasi
online, dan masyarakat kecil yang lain. Di sisi lain, akan membantu dunia usaha, karena
sebagian dari upah pekerja disubsidi oleh pemerintah. "Seperti di Inggris," ujar dia.

Memberikan insentif kepada industri pariwisata, retail, dan industri lain yang terdampak,
agar mereka bisa bertahan di tengah-tengah pandemi corona. Seperti menghapus bunga
pinjaman bank bagi pengusaha di sektor pariwisata atau menghapus pajak pariwisata dan
memberikan kelonggaran cicilan utang untuk menunda selama setahun tidak membayar
cicilan.

Segera menurunkan harga BBM premium agar masyarakat menengah ke bawah termasuk
para buruh meningkat daya belinya. Selain itu, harga gas industri segera diturunkan, agar
ongkos produksi pabrik bisa turun. dan

Mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk mengeluarkan dana cadangan dari bunga deposito
dana peserta dan dana JKK untuk membantu para buruh yang terdampak .

"Baru-baru ini Disnakertrans Jawa Barat menyampaikan, sebanyak 40.433 pekerja
dirumahkan dan 3.030 pekerja terkena PHK," pungkasnya.

162.416 Pekerja Jakarta di PHK

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, melalui akun resmi instagram
@disnakertrans_dki_jakarta pada Minggu (4/4), mengumumkan sebanyak 162.416 pekerja
di wilayah ibu kota Jakarta terkena PHK dan dirumahkan sementara waktu akibat lesunya
ekonomi nasional karena pandemi virus Corona atau Covid-19.

Angka tersebut berasal dari 18.045 perusahaan. Rinciannya, 30.137 pekerja dari 3.348
perusahaan terkena PHK dan 132.279 pekerja dari 14.697 perusahaan terpaksa dirumahkan
untuk sementara waktu.

Dalam captionnya data tersebut dihimpun dari alamat portal
bit.ly/pendataanpekerjaterdampakcovid19 dan email disnakertrans@jakarta.go.id , yang
telah resmi ditutup pada Sabtu (4/4).

Pihak disnaker DKI Jakarta juga mengklaim saat ini tengah menghimpun data para pekerja
yang telah dirumahkan tapi tidak menerima upah (unpaid leave) untuk nantinya
disampaikan kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Koordinator Perekonomian
Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Namun, saat dikonfirmasi oleh Merdeka.com hingga Senin siang (6/4) Kepala Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah belum memberikan jawaban
terkait tingginya jumlah pekerja di wilayah ibu kota yang menjadi korban PHK ataupun
dirumahkan, sekaligus memuncaki daftar tertinggi di Indonesia untuk sementara waktu.

Page 71 of 193.