Page 101 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 101
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan pemerintah tak
bisa menimbang kenaikan upah minimum 2022 menggunakan instrumen Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika hal itu dilakukan, akan menimbulkan
gejolak di lingkungan buruh. Ia menyebutkan hal itu tidak bisa dilakukan pemerintah lantaran
buruh sedang melayangkan gugatan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-
undang Cipta Kerja. Sehingga, penetapan kenaikan upah minimum seharusnya menggunakan
PP nomor 78/2015.
AWAS, GEJOLAK BURUH JIKA KENAIKAN UPAH MINIMUM 2022 TAK SAMPAI 7
PERSEN
Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan
pemerintah tak bisa menimbang kenaikan upah minimum 2022 menggunakan instrumen
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika hal itu dilakukan,
akan menimbulkan gejolak di lingkungan buruh.
Ia menyebutkan hal itu tidak bisa dilakukan pemerintah lantaran buruh sedang melayangkan
gugatan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-undang Cipta Kerja. Sehingga,
penetapan kenaikan upah minimum seharusnya menggunakan PP nomor 78/2015.
"Kami minta UMK dinaikkan sebesar 7-10 persen, tapi diabaikan dulu PP 36/2021 wong lagi
digugat. Kalau buruh menang gimana? Apa pengusaha mau membayar tambahannya?,"
tegasnya dalam keterangan resmi, Selasa (26/10/2021).
"Kemudian kami lihat pemerintah kemenaker ini naiknya berapa kalau memakai rumus PP
36/2021 upah itu turun, berani gak pemerintah memutuskan, itu, kalau mau menimbulkan
gejolak di buruh, silakan saja, silakan putuskan,"tambahnya.
Kemudian, ia juga meminta pemerintah untuk menerapkan Upah Minimum Sektoral
Kota/Kabupaten (UMSK) dengan alasan yang serupa. Dengan adanya kekosongan aturan yang
sedang digugat ia mengembalikan penetapan upah seharusnya mengacu pada PP 78/2015.
Said iqbal juga memandang bahwa Undang-undang nomor 11 tahun 2020 Omnibus Law Cipta
Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan tak berpihak sama sekali kepada buruh.
"Bagi kami ini adalah kejahatan perburuhan negara lalai melindungi buruh baik buruh yang akan
masuk pasar kerja, buruh bekerja dan buruh yang akan mengakhiri kerjanya," katanya.
hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Dalam tuntutannya pada poin keempat, ia menuntut penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
antara serikat buruh dengan manajemen perusahaan. Ia menyebut PKB ini setara dengan
undang-undang.
"Nilainya menurut UU 13/2003 setara dengan undang-undang. Biar dijalankan karena terikat
dengan hukum perjanjian, PKB dibuat nilainya terutama kesejahteraan diatas undang2 yang
normatif," katanya.
"Misal kalau upah minimum hanya untuk berlaku karyawan yang masa kerja satu tahun kebawah,
maka di PKB yang diatas 1 tahun keatas berapa upahnya bagaimana struktur secara upah,
hubungan kerja yang bekerja kontrak tetap, itu namanya PKB," tutur Said Iqbal.
100
