Page 149 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 149
KSPI juga mendesak agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan. "Dalam waktu dekat,
Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan uji formil UU Cipta Kerja yang salah satunya
diajukan oleh KSPI. Kami meminta agar Hakim MK membatalkan undang-undang yang ditolak
oleh kaum buruh tersebut," ujar Said.
Selain itu, KSPI meminta kekuatan hukum perjanjian kerja bersama (PKB) setara dengan
undang-undang. "Karena itu, kami menolak keras jika PKB yang ada di perusahaan kualitasnya
diturunkan mengikuti omnibus law," ujar Said.
Lebih lanjut, Said mengatakan, puluhan ribu buruh yang tergabung dalam KSPI melakukan aksi
unjuk rasa yang dilakukan serentak di 24 provinsi dan melibatkan 100 kabupaten/kota di seluruh
Indonesia, Selasa (26/10/2021).
Jika aksi tersebut tidak ditanggapi, KSPI akan melakukan aksi susulan dengan melibatkan massa
buruh yang lebih luas. Baik dari sisi jumlah massa aksi maupun jumlah sebaran lokasi aksi.
Menurut Said, aksi tersebut diikuti oleh para buruh yang berasal dari 1.000 pabrik di seluruh
Indonesia dengan mengusung 4 tuntutan. Yakni terkait penetapan kenaikan upah minimum
tahun 2022, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tetap diberlakukan.
Lalu, permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan UU Cipta Kerja dan meminta
kekuatan hukum perjanjian kerja bersama (PKB) setara dengan undang-undang.
148
