Page 154 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021

Judul Ratusan buruh FSPMI aksi tuntut kenaikan UMK 2022
Nama Media elshinta.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.elshinta.com/news/249335/2021/10/26/ratusan-buruh-
fspmi-aksi-tuntut-kenaikan-umk-2022
Jurnalis Sigit Kurniawan
Tanggal 2021-10-26 18:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Ratusan buruh tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), hari ini
menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Purwakarta, Jawa Barat. Dalam aksinya
mereka menuntut kesejahteraan buruh serta pemerintah tidak berpihak pada oligarki yang dinilai
telah menekan dan mengekploitasi buruh.

RATUSAN BURUH FSPMI AKSI TUNTUT KENAIKAN UMK 2022

Ratusan buruh tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), hari ini
menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Purwakarta, Jawa Barat. Dalam aksinya
mereka menuntut kesejahteraan buruh serta pemerintah tidak berpihak pada oligarki yang dinilai
telah menekan dan mengekploitasi buruh.

Ketua Pimpinan Cabang SPAMK FSPMI sekaligus koordinator aksi, Wahyu Hidayat mengatakan,
aksi ini merupakan aksi nasional seruan dari DPP FSPMI. Ini dilakukan lantaran pemerintah masih
berpihak pada oligarki yang semakin merangsek berupaya keras menggerus perjuangan dalam
upaya mensejahterakan buruh dan keluarganya sebagaimana amanat UU 21/2000 tentang
Serikat Pekerja.

Dan terbukti dengan dipaksakannya pemberlakuan Omnibuslaw UU Cipta Kerja dan turunanya,
sehingga dipastikan upah pekerja terutama di Purwakarta tidak akan naik di tahun 2022 nanti.
Padahal di tahun 2021 ini para pekerja baru, di bidang sektoral hanya dibayar berdasarkan upah
tahun 2020. Bahkan perusahaan juga masih membayar upah sebesar upah Minimum Kabupaten
(UMK), bahkan banyak perusahaan menggunakan pekerja magang yang hanya di bayar uang
saku.
Adapun empat tuntutan dari aksi ini yakni naikan UMK tahun 2022 sebesar 10 persen, berlakukan
upah di atas UMK tahun 2021 dan 2022, batalkan Omnibuslaw/UU Cipta kerja dan PKB tanpa
Omnibuslaw, kata Wahyu, Selasa (26/10/2021). Sementara dengan kondisi seperti ini buruh
meminta agar Pememerintah Kabupaten Purwakarta dapat menyiasati tentang pengupahan
tahun 2022, sekalipun Omnibuslaw menghilangkan upah sektoral.

153