Page 158 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021

PMI "Negara hadir dengan memastikan seluruh proses harus dilakukan sesuai prosedural yang
berlaku. Sampai nantinya mereka pulang kembali ke kampung halamannya masing-masing," ujar
Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Selasa (26/102/2021).

Menaker mengatakan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan PMI, peran pelindungan PMI diserahkan kepada pemerintah baik pusat
maupun daerah, dimulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja.

"Di sinilah peran pentingnya, yakni memastikan pekerja migran mendapatkan perlindungan sejak
berangkat hingga kembali ke kampung halaman," tegas Ida Fauziyah.

Menaker menyadari, tingginya minat masyarakat untuk bisa bekerja di luar negeri harus
dibarengi dengan informasi dan tata cara yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hal
ini penting agar terhindar dari risiko-risiko yang dapat berujung pada tindak pidana perdagangan
orang (TPPO).

Secara kongkret, perlindungan tersebut menjadi tupoksi dari Satgas Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia. Lewat Satgas ini tentunya diharapkan dapat dilakukan pencegahan pengiriman dan
penempatan PMI non-prosedural, serta membahas tantangan dan solusi terkait pelayanan dan
perlindungan pekerja migran.

"Salah satu perlindungan terbaru yang dilakukan oleh Satgas PPMI adalah memfasilitasi
pendampingan pemulangan salah satu pekerja migran asal Palu dari Riyadh, Arab Saudi pada
awal Oktober lalu," ujar Ida Fauziyah.

Direktur Jenderal Binapenta & PKK, Suhartono menjelaskan, keberadaan Satgas PPMI
merupakan amanat dari Undang-Undang 18 Tahun 2017.

Sejatinya Satgas tersebut telah terbentuk sejak tahun 2012, dengan nama Satuan Tugas
Pencegahan TKI Non Prosedural yang berada di tingkat pusat dan 14 wilayah
debarkasi/embarkasi. Di tahun 2020 berubah nama menjadi Satgas PPMI, dengan tujuan
perluasan cakupan tugas dan fungsi sesuai undang-undang yang berlaku.

157