Page 160 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021

Adapun cara untuk mengecek status BSU 2021 Rp1 juta untuk pemilik rekening non Himbara,
pekerja atau buruh akan dibuatkan rekening secara kolektif bernama Burekol atau Buka
Rekening Kolektif.

Lantas bagaimana pekerja atau buruh mengetahui sudah dibuatkan rekening kolektif ini?

1. Buka situs www.bsu.kemnaker.go.id
2. Setelah membuat akun, masuk ke menu profil atau dengan mengunjungi
profil.kemnaker.go.id
3. Anda akan menerima Informasi apakah mengenai status apakah sudah ditetapkan calon
penerima BSU, sudah ditetapkan sebagai penerima, hingga dana BSU sudah ditransfer atau
belum.
4. Dalam informasi tersebut Anda juga akan mengetahui informasi mengenai info rekening
yang dibuatkan secara kolektif.
5. Setelah mengetahui rekening baru yang telah dibuatkan segera berkomunikasi dengan
manajemen perusahaan atau HRD untuk mengetahui jadwal aktivasi rekening baru secara
kolektif di perusahaan.
6. Dana BSU bisa digunakan jika nomor rekening telah di aktivasi.

Aktivitasi rekening baru ini hanya berlaku hingga 15 Desember 2021. Jika lebih dari 15 Desember
2021 nomor rekening baru belum di aktivasi maka maka dana BSU akan dikembalikan ke kas
negara.
Adapun kriteria penerima BSU 2021 berupa bantuan tunai Rp500 ribu/bln selama 2 bulan yang
akan diberikan dalam 1 tahap sesuai dengan Permenaker RI No 16 Tahun 2021 adalah sebagai
berikut: Cair Rp1 Juta untuk Pemilik Rekening Non Himbara, Simak Cara Mudah Bikin Burekol,
Ini Langkahnya

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.
2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021.
3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Dalam hal pekerja /buruh
bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan
gaji/upah menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dengan pembulatan ratusan ribu ke
atas, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS
Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
4. Pekerja / Buruh penerima upah.
5. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4 (28 Provinsi dan 167 Kab/Kota) sesuai Inmendagri
22/2021 dan 23/2021.
6. Diutamakan bekerja di sektor usaha : Industri Barang Konsumsi, Transportasi, Aneka
Industri, Properti & Real Estate dan Perdagangan & jasa (kecuali jasa Pendidikan dan
Kesehatan) sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.***.

159