Page 17 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021

Wapres juga menyambut baik adanya peningkatan KIP dari seluruh peringkat BP meski dalam
masa Covid-19. Menurutnya, laporan Komisi Informasi Pusat memastikan adanya peningkatan
yang sig-nifikan dari BPyangmasukpering-kat Informatif, yakni sebanyak 83 BP, bertambah bila
dibandingkan dengan tahun lalu dengan 60 BP yang Informatif.

Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menyampaikan terima kasih atas dukungan
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang sangat besar dalam upaya
menyukseskan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Tanah Air. Menurutnya, hasil dari
pelaksanaan KIP melalui monitoring dan evaluasi BP akan disampaikan kepada Presiden dan
dilaporkan ke DPR sebagaimana perintah Undang-Undang 14/2008 tentang KIP.

Disampaikannya bahwa bukan hanya BP peringkat Informatif'yang meningkat, terjadi juga
terjadi peningkatan BP peringkat Menuju Informatif dan BP Cukup Informatif. Ia juga
menyatakan gembira karena BP pada posisi Kurang Informatif dan Tidak Informatif sudah
menurun jika dibandingkan de- , ngan tahun 2020.

Selain itu ia menyampaikan bahwa sejak 11 tahun berdiri KI Pusat, baru tahun ini dilaksanakan
Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Ia mengatakan ada perbedaanmetodologipelak-
sanaan IKIP dan Monev, namun keduanya sama-sama memotret pelaksanaan KIP di Indonesia.

Gede Narayana juga mengingatkan agar BP yang sudah Informatiftidakcepatberpuasdiri, tetapi
justru terus menjadikan pelaksanaan KIP sebagai budaya untuk tata kelola pemerintahan
yangbaik.

Ada lima kategori penilaian dari hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan-
badan publik. Kategorinya adalah "informatif" untuk lembaga yang memperoleh skor 90-100,
"menuju informatif' dengan skor 80-89,9, "cukup informatif" 60-79,9, "kurang informatif" 40-
59,9, dan "tidak informatif" kurang dari 39,9. Hasil monitoring dan evaluasi pada tahun ini
menunjukkan adanya peningkatan jumlah badan publik yang masuk dalam kualifikasi informatif.

Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik merupakan program rutin Komisi Informasi
Pusat yang dilaksanakan tiap tahun sejak 2011. Dalam proses evaluasi, Komisi Informasi Pusat
menggandeng pihak luar untuk turut terlibat sebagai penilai. Proses monitoring dan evaluasi
pada 2021 melibatkan beberapa praktisi, ahli, dan akademisi.

Pada ajang tersebut, Jawa Tengah kembali menjadi provinsi paling informatif se-I ndonesia
setelah mendapat nilai tertinggi, yakni 98,17, pada Penganugerahan Keter-
bukaanInformasiPublik2021. Penghargaan diserahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara daring
kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang.

Ganjar mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Pemprov Jateng karena berhasil
meraih penghargaan keempat kalinya sehingga menjadi bukti komitmen keterbukaan yang
diberikan untuk masyarakat.

Kemenag Naik Satu Level

Sementara itu Kementerian Agama (Kemenag) berhasil memperoleh predikat Menuju Informatif
dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi PublikTahun 2021 dari Komisi Informasi Pusat.

Penilaian ini menurut Ketua KIP Gede Narayana didasarkan pada monitoring dan evaluasi
keterbukaan informasi publik dalam kurun waktu Januari-Desember 2020. Proses monitoring dan
evaluasinya dilakukan pada2021.

Sekjen Kemenag Nizar mengapresiasi progres keterb.ukaan informasi di Kementerian Agama.
Menurutnya, hasil monitoring KIP me'nunjukkan bahwa Kemenag berhasil meningkatkan

16