Page 13 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021

"Saya juga mengapresiasi pemikiran yang kalian sampaikan atas dasar jalannya pemerintahan.
Tadi ada 12 poin yang disampaikan tetapi saya juga ingin sampaikan bahwa pemerintah memiliki
cara-cara cukup efektif untuk mengelola berbagai perspektif dari berbagai pihak," kata Moeldoko
di lokasi.

Adapun 12 tuntutan dari BEM SI terkait demo tujuh tahun rezim Jokowi sebagai berikut:

1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.
2. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah.
3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan
sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri
sebagai salah satu sumber pembangunan negara.
4. Wujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya sesuai amanat konstitusi dan menjamin keamanan
setiap orang atas hak berpendapat dan dalam mengemukakan pendapat serta hadirkan
evaluasi dan reformasi di tubuh Institusi Polri
5. Wujudkan Supremasi Hukum dan HAM yang berkeadilan, tidak tebang pilih dan tuntaskan
HAM masa lalu.
6. Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, Batalkan TWK, Hadirkan Perppu atas UU KPK no.
19 tahun 2019 serta Kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam
agenda pemberantasan Korupsi.
7. Menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK guru berusia diatas 35 tahun dan
masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya serta mengangkat
langsung guru honorer yang berusia diatas 50 tahun.
8. Menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi
peningkatan kualitas guru indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastruktur
penunjang pendidikan diseluruh wilayah Indonesia.
9. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional
Pendidikan.
10. Mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang untuk membatalkan Undang - Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba.
11. Mendesak pemerintah segera memenuhi target bauran energi dan segera melakukan
percepatan transisi energi kotor menuju energi baru terbarukan.
12. Penegasan UU pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi
yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual.

12