Page 172 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 172

Tingginya pengajuan klaim tersebut juga terlihat di tingkat nasional di mana dalam kurun waktu
              Desember  2020  hingga  Agustus  2021  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  tahun-tahun
              sebelumnya.

              Hingga  Agustus  2021,  tercatat  1,49  juta  kasus  JHT  dengan  penyebab  klaim  didominasi
              pengundurkan diri dan PHK, selain itu mayoritas nominal saldo JHT yang diklaim adalah di bawah
              Rp10 juta dan range umur peserta paling banyak di bawah 30 tahun dimana merupakan usia
              produktif bekerja.

              Sebelumnya  Dirjen  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial  (PHI  &  Jamsos)
              Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai ada pergeseran filosofi Program JHT karena peningkatan
              angka  klaim  JHT  salah satunya  disebabkan  banyaknya  pekerja  yang  mengalami  PHK,  bukan
              karena telah memasuki masa pensiun atau hari tua.

              Ia mengakui hal tersebut memang tidak menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015
              dan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  (Permenaker)  Nomor  19  Tahun  2015  yang
              memungkinkan bagi para pekerja melakukan klaim JHT satu bulan setelah mengalami PHK.

              Saat  ini  Kemnaker  sedang  melakukan  revisi  terhadap  Permenaker  tersebut  untuk
              mengembalikan kepada filosofi program JHT yang seharusnya.

              Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Hermanto Achmad juga menyoroti
              saat ini pencairan JHT sangat mudah dan banyak di antara pekerja yang menggunakan modus
              seolah-olah PHK untuk dapat melakukan klaim.

              Hal sama juga disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly
              Rosita Silaban yang menilai dana yang disimpan di BPJS Ketenagakerjaan itu sebenarnya adalah
              dana ketahanan untuk pembangunan ekonomi.

              "Ketika Jaminan Hari Tua diubah maknanya menjadi jaminan hari terjepit karena bisa diambil
              setelah  dipecat,  memang  menjadi  hilang  filosofinya.  Apakah  dikembalikan  (aturannya)  ke
              undang-undang sebelumnya, itu mungkin juga masih perlu diskusi untuk lebih lanjut," kata Elly.



































                                                           171
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177