Page 252 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 252
KSPI MINTA UPAH MINIMUM 2022 NAIK 10%
JAKARTA, - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan upah minimum pada
tahun 2022 sebesar 7% hingga 10%. Saat ini pemerintah sedang melakukan penyusunan
kebijakan untuk penentuan upah minimum tahun 2022. Berbeda dengan tahun-tahun
sebelumnya, pada tahun 2021 ini upah minimum tidak naik sebab ada kondisi pandemi Covid-
19.
"Kenaikan UMK 2022 antara 7% sampai 10% sesuai dengan hasil survei kebutuhan hidup layak
yang dilakukan KSPI. Dengan kata lain, kenaikan upah ini menjadi penting untuk menjaga daya
beli agar buruh bisa memenuhi kebutuhannya secara layak," ucap Presiden KSPI Said Iqbal
dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (26/10).
KSPI mendesak agar Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tetap diberlakukan, baik
UMSK tahun 2021 maupun 2022. KSPI juga meminta pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) tanpa omnibus law.
"Kekuatan hukum PKB setara dengan undang-undang. Karena itu, kami menolak keras jika PKB
yang ada di perusahaan kualitasnya diturunkan mengikuti omnibus law," ucap Said.
KSPI mendesak agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan. Dalam waktu dekat, Mahkamah
Konstitusi akan membacakan putusan uji formil UU Cipta Kerja yang salah satunya diajukan oleh
KSPI. "Kami meminta agar Hakim MK membatalkan undang-undang yang ditolak oleh kaum
buruh tersebut," tutur Said Iqbal.
Sebelumnya, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan, pada
prinsipnya penetapan upah bertujuan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan bagi
seluruh pihak dalam konteks untuk mencapai kesejahteraan pekerja, namun tetap
memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.
"Jadi tak hanya berpikir kesejahteraan pekerja, tapi juga berpikir atau memperhatikan
kemampuan perusahaan sehingga kelangsungan bekerja dapat terjaga, dengan demikian dapat
mendorong perekonomian nasional," ujarnya.
Indah memahami bahwa penetapan upah minimum tahun 2022 yang mengalami kenaikan belum
dapat memenuhi ekspektasi sebahagian pihak, namun penetapan UM tersebut harus diapresiasi
sebagai langkah maju, mengingat saat ini masih dalam masa pemulihan dari dampak Covid-19.
Hal ini tentunya lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021 yang tidak terdapat kenaikan upah
minimum.
"Depenas (Dewan Pengupahan Nasional) dan LKS Tripnas (Lembaga Kerja Sama Tripartit
Nasional) berharap para pihak agar tidak berkutat pada Upah Minimum, melainkan mendorong
perjuangan kepada upah berdasarkan struktur dan skala upah sebagai wujud produktivitas.
Dengan demikian apabila lebih produktif maka kita sebagai bangsa akan meningkatkan daya
saing," pungkas Indah.
Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id).
251
