Page 293 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 293
"Komitmen ini tentunya harus menjadi perhatian bagi seluruh badan publik, untuk terus
mengembangkan informasi baru agar masyarakat dan bangsa kita semakin cerdas dan lebih
memahami berbagai perkembangan kebijakan pemerintah," sambungnya.
Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana melaporkan pada 2021 KIP melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi di 337 badan publik.
"Dari jumlah tersebut, sebanyak 83 badan publik berhasil memperoleh predikat informatif, 63
badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang
informatif, dan 100 badan publik tidak informatif. Secara garis besar harus digarisbawahi bahwa
keterbukaan informasi publik di Indonesia menuju ke arah perbaikan sebagaimana yang
diamanatkan oleh UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," papar Gede.
Sementara, terdapat sejumlah badan publik yang mendapatkan penganugerahan klasifikasi
informatif, salah satunya adalah kategori kementerian.
Penerima penganugerahan untuk kategori informatif, antara lain Kementerian Pertanian dengan
nilai 99,29; Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan nilai 99,21; Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan nilai 97,76; Kementerian Dalam Negeri dengan
nilai 97,68; Kementerian Ketenagakerjaan dengan nilai 97,48 Kementerian Keuangan dengan
nilai 97,45; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan nilai
97,40; Kementerian Koperasi dan UKM dengan nilai 97,27; Kementerian Luar Negeri dengan nilai
97,25; dan Kementerian Sekretariat Negara dengan nilai 90,52.
Sedangkan, untuk kategori pemerintah daerah, klasifikasi informatif diperoleh antara lain
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat.
(Foto : Setwapres RI).
292
