Page 311 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, aksi ini diikuti oleh para buruh yang berasal dari 1.000 pabrik
di seluruh Indonesia dengan mengusung 4 tuntutan.
Tuntutan pertama, kata Said Iqbal, buruh meminta upah minimum tahun 2022 naik sebesar 7
hingga 10 persen.

"Kenaikan UMK 2022 antara 7-10 persen sesuai dengan hasil survey kebutuhan hidup layak yang
dilakukan KSPI. Dengan kata lain, kenaikan upah ini menjadi penting untuk menjaga daya beli
agar buruh bisa memenuhi kebutuhannya secara layak," kata Said Iqbal lewat keterangannya,
Selasa (26/10/2021).

Untuk tuntutan yang kedua, KSPI mendesak agar Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota
(UMSK) tetap diberlakukan. Baik UMSK tahun 2021 maupun 2022.

Ketiga, buruh mendesak agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan.
"Dalam waktu dekat, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan uji formil UU Cipta Kerja
yang salah satunya diajukan oleh KSPI. Kami meminta agar Hakim MK membatalkan undang-
undang yang ditolak oleh kaum buruh tersebut," tegas Said Iqbal.

Sementara itu, untuk tuntutan yang keempat, KSPI meminta Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
tanpa omnibus law.

"Kekuatan hukum PKB setara dengan undang-undang. Karena itu, kami menolak keras jika PKB
yang ada di perusahaan kualitasnya diturunkan mengikuti omnibus law," serunya.

Jika aksi ini tidak ditanggapi, KSPI akan melakukan aksi susulan dengan melibatkan massa buruh
yang lebih luas. Baik dari sisi jumlah massa aksi maupun jumlah sebaran lokasi aksi.

Sekadar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan aturan turunan Undang-undang Nomor
11 Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam beleid yang diteken Jokowi pada 2 Februari 2021 ini,
Pemerintah resmi mengubah rumus perhitungan upah minimum bagi buruh. Perhitungannya
ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

"Upah minimum terdiri atas: (a) upah minimum provinsi; dan (b) upah minimum kabupaten/kota
dengan syarat tertentu," demikian bunyi Pasal 25 Ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2021, dari salinan
dokumen PP yang diunduh Akurat.co, melalui JDIH Kementerian Sekretariat Negara, Minggu
(21/2/2021).

Pada Pasal 25 Ayat (2) PP tersebut dikatakan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan
kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Adapun kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang
dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

"Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi variabel:
a. paritas daya beli; b. tingkat penyerapan tenaga kerja; dan c. median upah," tulis beleid
tersebut.

310