Page 309 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 309
MASSA BURUH CIREBON DESAK KENAIKAN UMK 2022
Massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon
Raya berunjuk rasa di depan Balai Kota Cirebon, Jawa Barat. Buruh menuntut soal kenaikan UMK
2022 dan mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja Sekjen FSPMI Cirebon Raya Moh Machbub
mengatakan unjuk rasa serentak dilakukan di seluruh daerah. FSPMI membawa beberapa
tuntutan, dua di antaranya soal kenaikan upah dan mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Upah merupakan hal krusial yang menjadi kekuatan buruh.
FSPMI mendesak agar pemerintah menetapkan kenaikan upah sesuai dengan hasil survei
komponen kebutuhan hidup layak (KHL). FSPMI mengaku telah mensurvei KHL di tiga pasar.
Hasilnya, Machbub menjelaskan, upah buruh di Cirebon harusnya naik 10 persen dibandingkan
tahun ini.
"Kita dapatkan angka sekitar Rp 3 juta. Kalau UMK naik, tentunya berimbas pada pertumbuhan
ekonomi daerah. Kalau tidak, ya otomatis ekonomi juga tidak tumbuh," kata Machbub saat
beraudiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon
usai unjuk rasa, Selasa (26/10/2021).
"Kita meminta agar kenaikan upah pada tahun 2022 adalah minimal 10 persen. Ini sebagai jaring
pengaman agar kehidupan buruh atau pekerja dapat terpenuhi," tuturnya lagi.
Machbub mengungkapkan soal kerugian dialami buruh dengan adanya UU Omnibus Law Cipta
Kerja berkaitan menurunnya upah minimum 2022. Padahal setiap tahunnya kebutuhan buruh
atau pekerja semakin meningkat.
"Kita juga menuntut agar diberlakukan UMSK. Kemudian, perjanjian kerja bersama tanpa
Omnibus Law," kata Machbub.
Sekda Kota Cirebon Agus Mulyadi mengaku memahami kondisi buruh yang tengah berjuang
demi mendapatkan kesejahteraan. Agus menanggapi tentang tuntutan buruh yang berkaitan
dengan kenaikan upah.
"Untuk upah minimum kota (UMK) ini perlu kita tindak lanjuti. Nanti Disnaker akan bahas dengan
Depeko (Dewan Pengupahan Kota). Usulannya adalah berdasarkan KHL, selain daripada inflasi,"
ucapnya.
"Kemudian, terkait dengan hal-hal yang menyangkut kewenangan pusat. Kita bisa lakukan
bersama-sama untuk menyambungkan aspirasi ini ke pusat. Tentu secara formal. Seperti tahun
lalu," ujar Agus menambahkan.
308
