Page 304 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 304
DESAK ANIES BASWEDAN NAIKKAN UMP HINGGA RP5,3 JUTA, BURUH: KAMI LAIK
SEJAHTERA
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi
(UMSP) tahun 2022 mendatang.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Winarso menyampaikan, pihaknya sudah
melakukan survei dan sudah disesuaikan dengan inflasi bahwa gaji yang layak bagi buruh di DKI
Jakarta sebesar Rp5.305.000.
"Kami sudah survei pasar, harga-naik pada naik. Proyeksinya di tahun 2022 kita harus punya
UMP sebesar Rp5.305.000. Itu hasil survei pasar," katanya saat ditemui di Balai Kota Jakarta,
Selasa, 26 Oktober 2021.
Setelah mengusulkan besaran UMP tersebut, Winarso menyebut pihaknya tidak akan menutup
ruang untuk berdiskusi dengan Dewan Pengupahan yang ada di provinsi, Apindo, dan Pemprov
DKI Jakarta.
Lebih jauh, Winarso menjelaskan kalau saat ini buruh laik sejahtera dan bahagia. Terlebih para
buruh yang sudah berkeluarga dan memiliki dua anak.
Dengan begitu, Winarso berharap pihaknya dapat bertemu dengan Anies Baswedan secara
langsung untuk menyampaikan masukannya terkait dengan kesejahteraan buruh. Pihaknya juga
berharap agar gubernur juga mau menaikkan UMP dan UMSP pada tahun 2022.
"Kami warga Jakarta berhak bahagia dan berhak sejahtera," ujarnya.
Winarso menjelaskan sebetulnya usulan ini sudah disampaikan kepada Anies Baswedan sejak
tahun 2021 lalu. Namun hingga saat ini, Anies Baswedan tidak memberikan respons positif.
"Saya sampaikan bahwa yang kami tuntut hanya sebuah kebutuhan yang laik tidak lebih dari
itu," ucapnya.
Sebelumnya, Winarso dalam orasinya meminta agar Gubernur Anies Baswedan menetapkan UMP
/UMSP 2022 dinaikkan.
Sebab menurutnya UU Cipta Kerja khususnya dalam klausul ketenagakerjaan yang sekarang ada
sangat tidak berpihak kepada para buruh.
Menurutnya, sejatinya para buruh bukan tidak mendukung terhadap perbaikan nilai investasi
yang diharapkan pemerintah dari keberadaan UU Cipta Kerja Omnibus Law ini. Namun demikian,
pemerintah kata dia harus memperhatikan kesejahteraan buruh.
"Tolong tetapkan upah minimum dan upah minimum sektoral ditetapkan karena UU Cipta Kerja
tidak berpihak, bahkan turunannya, PP 36 sangat tidak laik," katanya saat menyampaikan
orasinya.
Lebih lanjut, Winarso juga menyinggung soal sistem kontrak kerja yang ada, excess daripada
diundangkannya UU Cipta Kerja saat ini.
Ia lantas mencontohkan apa yang terjadi di era sekarang dengan tahun 1990an. Saat itu para
buruh hidup dengan penuh harapan karena mereka memiliki kesempatan untuk diangkat sebagai
karyawan tetap.
Dulu kata dia, para buruh mempunyai harapan untuk membeli rumah, motor, dan mobil.
303
