Page 299 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 299
Presiden KSPI Said Iqbal menerangkan, aksi ini diikuti oleh para buruh yang berasal dari 1.000
pabrik di seluruh Indonesia dengan mengusung 4 tuntutan. Tuntutan pertama, kata Said, buruh
meminta upah minimum tahun 2022 naik sebesar 7 hingga 10%.
"Kenaikan UMK 2022 antara 7-10% sesuai dengan hasil survey kebutuhan hidup layak yang
dilakukan KSPI. Dengan kata lain, kenaikan upah ini menjadi penting untuk menjaga daya beli
agar buruh bisa memenuhi kebutuhannya secara layak," tegasnya.
Untuk tuntutan yang kedua, KSPI mendesak agar Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota
(UMSK) tetap diberlakukan. Baik UMSK tahun 2021 maupun 2022. Ketiga, buruh mendesak agar
omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan.
"Dalam waktu dekat, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan uji formil UU Cipta Kerja
yang salah satunya diajukan oleh KSPI. Kami meminta agar Hakim MK membatalkan undang-
undang yang ditolak oleh kaum buruh tersebut," ungkapnya.
Sementara itu, untuk tuntutan yang keempat, KSPI meminta Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
tanpa omnibus law.
"Kekuatan hukum PKB setara dengan undang-undang. Karena itu, kami menolak keras jika PKB
yang ada di perusahaan kualitasnya diturunkan mengikuti omnibus law," tegasnya.
Jika aksi ini tidak ditanggapi, sambung Said, KSPI akan melakukan aksi susulan dengan
melibatkan massa buruh yang lebih luas. Baik dari sisi jumlah massa aksi maupun jumlah sebaran
lokasi aksi.
(akr).
298
