Page 32 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021

Perumahan Rakyat (PUPR) dengan nilai 97,76; Kementerian Dalam Negeri dengan nilai 97,68;
dan Kementerian Ketenagakerjaan dengan nilai 97,48.

WAPRES MA'RUF AMIN MINTA BADAN PUBLIK GELORAKAN SEMANGAT
KETERBUKAAN INFORMASI

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan sambutannya dalam acara Penganugerahan
Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual. Dalam
kesempatan itu, dia mengajak setiap badan publik menangani derasnya arus informasi di era
digital lewat pengelolaan keterbukaan informasi.

"Semua Badan Publik harus terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas
informasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam
mengukuhkan semangat bernegara dan berkebangsaan yang demokratis," tutur Ma'ruf di
Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro 2, Jakarta Pusat, Selasa (26/10/2021).

Menurut Ma'ruf, keterbukaan informasi publik akan mendorong partisipasi masyarakat dalam
mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan transparan. Sebab, kunci keberhasilan dari
keterbukaan informasi publik adalah kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan
para pemangku kepentingan.

Setiap badan publik pun harus terbuka dengan kritik, saran, dan masukan dari masyarakat.
Termasuk mampu menyikapi kritikan dengan santun, baik, beretika, bernorma, sesuai ketentuan
dan adab yang berlaku dalam negara yang demokratis.

"Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dituntut untuk melaksanakan
prinsip-prinsip demokrasi, di antaranya adalah prinsip keterbukaan informasi sebagai
perwujudan komitmen yang nyata dalam membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel,
partisipatif, dan inovatif," jelas dia.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah sejauh ini berupaya melakukan pemenuhan dan pemerataan
informasi di seluruh Tanah Air. Langkah-langkah perbaikan dilakukan dengan berbagai cara,
antara lain melakukan penguatan fasilitas, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem
layanan informasi berbasis digital, juga mengedepankan sarana prasarana yang mudah diakses
masyarakat.

"Komitmen ini tentunya harus menjadi perhatian bagi seluruh badan publik, untuk terus
mengembangkan informasi baru agar masyarakat dan bangsa kita semakin cerdas dan lebih
memahami berbagai perkembangan kebijakan pemerintah," kata Ma'ruf.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana melaporkan bahwa tahun ini pihaknya
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi di 337 badan publik. Dari
jumlah tersebut, sebanyak 83 badan publik berhasil memperoleh predikat informatif, 63 badan
publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang informatif,
dan 100 badan publik tidak informatif.

"Secara garis besar harus digarisbawahi bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia
menuju ke arah perbaikan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik," ujar Gede.

Adapun sejumlah badan publik yang mendapatkan penganugerahan klasifikasi informatif dalam
kategori Kementerian antara lain Kementerian Pertanian dengan nilai 99,29; Kementerian
Komunikasi dan Informatika dengan nilai 99,21; dan Kementerian Pekerjaan Umum dan

31