Page 35 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021

Memang, sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, penetapan paling lambat
dilakukan pada 21 November
DKI mempercepat jadwal penetapan karena 21 November jatuh pada Minggu.

Meski masih berproses, serikat pekerja ingin agar gubernur DKI menetapkan UMP DKI naik 10
persen. "Hari ini (kemarin) kami harap bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan untuk meminta
kebijakan beliau memutuskan pada 2022 kenaikan UMP 10 persen," ujar Ketua Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Winarso.

Dengan permintaan kenaikan 10 persen, UMP DKI 2022 yang sebelumnya Rp 4,4 juta menjadi
Rp 4,8 juta. Namun, Winarso menyebutkan, jumlah tersebut masih kurang. Setelah melakukan
survei pasar, dia menyatakan bahwa UMP DKI harus Rp 5,3 juta. Itu baru cukup. "Itu belum
bicara kawan-kawan kita yang berkeluarga sudah punya anak. Kalau sudah punya anak, kan
berarti tambah lagi. Kami warga Jakarta berhak sejahtera," katanya. Meski meminta angka Rp
5,3 j uta, dia tetap tidak menutup ruang bagi Dewan Pengupahan DKI untuk berdiskusi terkait
penetapan UMP DKI.

Lebih lanjut, Winarso menuturkan, pekerja di Jakarta harus memperoleh UMP dan UMSP untuk
mendap atkan kebutuhan hidup yang layak. Jadi, para pekerja yang sudah bekerja lebih dari
setahun berhakmendapat-kan gaji lebih dari UMP.
"Masalahnya, di Jakarta, masih banyak perusahaan yang masih menerapkan bahwa seluruh
pekerjanya diupah berdasar UMP sebagai upah selama bertahun-tahun. Ada yang t iga tahun,
empat tahun, lima tahun masih menggunakan UMR" katanya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Andri Yansyah menuturkan, Pemprov DKI belum
menetapkan UMP DKI karena masih menunggu angka pertumbuhan ekonomi yang dijadwalkan
diumumkan BPS pada 5 November mendatang Setelah ada pengumuman itu, lanjut dia, DKI ju^
masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait
formulasi perhitungan UMP DKI.

Penetapan UMP 2022 berbedadengan tahun ini maupun tahun sebelumnya. Sebab formulasinya
tidak lagi mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, tetapi PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.
PP nomor 36 tersebut merupakan turunan dari UU Cipta Kerja yang baru disahkan tahun ini.
"Kalau foimulasi dari Kemenaker sudah turun, baru kami akan rapatkan dengin dewan
pengupahan untuk menentukan angka yang akan disampaikan kepada gubernur," jelasnya,
(rya/col/ilo)

Caption :

AKTIVITAS NORMAL: Sejumlah pegawai berangkat ke tempat kerja di perkantoran kawasan
Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Pekerja ingin gubernur DKI menetapkan UMP DKI nak
10 persen.

34