Page 326 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 326
"10 persen bukan angka yang tinggi," ucap salah satu orator di atas mobil komando di depan
kantor Anies.
Ia menegaskan, hantaman pandemi COVID-19 tak menjadi alasan Pemerintah DKI ataupun
perusahaan untuk menambah nilai UMP para pekerja.
Sebab menurutnya wabah corona baru berjalan 2 tahun, sementara perusahaan sudah meraup
untuk sebelum pandemi dengan memanfaatkan tenaga buruh.
"Perusahaan-perusahaan sudah berdiri dua puluh tahun yang lalu, kalau sampai membandingkn
saat ini perusahaan merugi, serta mengorbankan nasib rakyat kecil," tegasnya.
"Ironis, hari ini kemarah kita semua. Hari ini adalah kemarahan kaum buruh, hari ini kemarahan
kita bersama rakyat kecil," sambungnya.
Ia pun memohon kepada pimpinan Jakarta untuk mendengarkan tuntuan FSPMI, dengan
menaikan UPH tahun depan sebesar 10 persen.
Menurut dia, UMP tahun tahun ini senilai Rp 4,4 juta belum mampun untuk memenuhi kebutuhan
para buruh di Jakarta. Terlebih biaya hidup di kota metropolitan cukup tinggi.
FSPMI juga mengungkapkan, jika upah yang diterima saat ini belum dapat membeli rumah yang
layak di Jakarta. Terlebih mereka yang ingin memenuhi kebutuhan sandang seperti rumah dan
kendaraan harus kredit.
"Kami ingin, 'hey' Gubernur DKI Jakarta tunjukan jika kamu peduli terhadap nasib kita. Itu baru
perjuangan pemerintah," paparnya.
Tuntutan lainnya yaitu berlakukan upah minimum sektoral (UMSK) 2021, mencabut Undang-
undang (UU) Ombibus law dan PKB tanpa omnibus law.
(Asp).
325
