Page 358 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 358
Ringkasan
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani meminta
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempertimbangkan harapan buruh agar
pemerintah menaikan upah minimum 2020. Kenaikan ini diharapkan dapat memulihkan
kesejahteraan masyarakat, khususnya buruh yang terdampak pandemi. Terlebih pada 2021 lalu
tidak ada kenaikan upah minimum akibat menurunnya perekonomian nasional.
PUAN MINTA KEMENAKER PERTIMBANGKAN HARAPAN BURUH SOAL KENAIKAN
UPAH MINIMUM 2022
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani meminta
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempertimbangkan harapan buruh agar
pemerintah menaikan upah minimum 2020.
Kenaikan ini diharapkan dapat memulihkan kesejahteraan masyarakat, khususnya buruh yang
terdampak pandemi. Terlebih pada 2021 lalu tidak ada kenaikan upah minimum akibat
menurunnya perekonomian nasional.
"Kami mendorong agar kenaikan upah minimum 2022 dapat meningkatkan perekonomian
masyarakat yang banyak terdampak akibat pandemi Covid-19.
Kenaikan upah minimum harus bisa memenuhi kebutuhan rakyat," katanya Senin (25/10/2021).
Apalagi, kata dia, berdasarkan survei terhadap harga-harga komoditas di pasar dari berbagai
daerah, telah terjadi kenaikan harga sebagian besar komoditas.
"Kenaikan upah bisa kembali membangkitkan daya beli buruh. Kami berharap kesejahteraan
buruh bisa bertambah, karena tidak sedikit dari kawan-kawan buruh yang mengalami
pengurangan upah, bahkan pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19," ujarnya.
Untuk itu, Puan pun mengingatkan Kemenaker agar terus menyosialisasikan rencana kenaikan
upah minimum. Dia menilai, pendekatan humanis kepada kelompok buruh harus dikedepankan.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email "Libatkan kelompok buruh dalam pembahasan rencana kenaikan upah
minimum. Sementara bagi pihak buruh, saya berharap bisa menerima apabila kenaikan upah
minimum tahun ini tidak sesuai ekspektasi," sebutnya dalam keterangan tertulis yang diterima
Kompas.com.
Politisi PDI-Perjuangan itu menuturkan, saat ini semua pihak masih dalam masa pemulihan dari
dampak Covid-19. Rencana kenaikan upah minimum tahun ini pun lebih baik dibandingkan pada
2021 yang tidak ada kenaikan.
Puan juga berharap, buruh kembali mempertimbangkan rencana aksi demo terkait penetapan
upah minimum, yang kini disesuaikan dengan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
menggantikan PP Nomor 78 Tahun 2015.
"Meski kondisi pandemi Covid-19 sudah membaik, tapi kerumunan dapat menyebabkan
penyebaran virus dan menimbulkan klaster Covid-19. Saya berharap, kawan-kawan buruh
mencari alternatif lain untuk menyampaikan aspirasinya," ujarnya.
357
