Page 353 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 353

Lain halnya sektor lain, seperti mebel, tekstil yang telah bergerak mulai akhir tahun lalu, mungkin
              masih bisa menyesuaikan jika ada kenaikan UMR. "Mungkin masih bisa jadi pertimbangan ada
              kemampuan, terlepas dari besarnya. Itu kalau dari pengusaha, ada dua kelompok. Ada yang
              mampu ada yang belum," ujar Susilo.

              Susilo  mengatakan  jika  dalam  kondisi  normal,  dinilainya  pasti  pengusaha  memperhatikan
              karyawannya. "Kalau maju pasti memperhatikan karyawannya. Istilahnya masti hidup bareng-
              bareng, untung rugi, bersama-sama," ucapnya.

              Ia mengatakan berbicara upah, pasti ada dua sisi yang berlawanan antara sisi pelaku usaha dan
              pekerja.  Dari  sisi  pekerja  akan  meminta  upah  seoptimal  mungkin  naik,  dan  sisi  pengusaha
              meminta jika ada kenaikan seminimal mungkin, atau efisien. Di situlah pentingnya kehadiran
              Pemerintah memberikan jalan tengah.

              Pertumbuhan Ekonomi

              Sementara itu, Pemda DIY masih menunggu rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan
              angka  pertumbuhan  ekonomi  selama  triwulan  terakhir  untuk  menentukan  UM.  Angka
              pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penentuan naik dan tidaknya upah pada
              2022 selain inflasi.

              "Pertumbuhan ekonomi lebih pastinya tunggu rilis BPS setelah 5 November baru akan ada rilis
              BPS terkait dengan pertumbuhan ekonominya apakah melebihi inflasi atau tidak," kata Kepala
              Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Aria Nugrahadi.

              Aria  mengatakan  penentuan  kenaikan  upah  tetap  mengacu  pada  PP  No.36/2021  tentang
              Pengupahan.  Dalam  PP  tersebut,  kata  Aria,  penghitungan  upah  mengacu  pada  salah  satu
              indikator, yakni inflasi atau pertumbuhan ekonomi.

              Setelah keluar rilis BPS, diakui Arya, baru akan dilakukan pembahasan bersama dengan Dewan
              Pengupahan Daerah. Meski demikian perhitungan upah 2022 akan diketahui dari penghitungan
              indikator inflasi atau pertumbuhan ekonomi sesuai dengan PP No.36/2021.

              Sekda DIY, Baskara Aji mengatakan walaupun secara resmi belum ada perhitungan upah, sudah
              ada aturan cara menentukan upah minimal dengan variabel yang bisa dipilih, yang lebih besar
              antara pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

              "Ya kalau angka inflasi lebih tinggi bisa menggunakan inflasi, kalau pertumbuhan ekonomi yang
              lebih tinggi silakan menggunakan pertumbuhan ekonomi," kata Baskara Aji.

              Namun melihat kondisi saat ini, kata Aji, angka inflasi lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi
              daerah. Angka pertumbuhan ekonomi di DIY mencapai 11,81%. "Ya kalau itu variabel itu tentu
              ada peningkatan [ada kenaikan upah 2022)," kata Baskara Aji.



















                                                           352
   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358