Page 352 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri,
mengatakan meski ada kenaikan tetapi UM 2022 tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun itu
tetap lebih baik dari 2021 di mana tidak terjadi kenaikan UM.

Kirnadi menambahkan adanya kenaikan upah tentunya bakal berdampak pada daya beli dan
tingkat konsumsi rumah tangga atau buruh. Dengan demikian, proses percepatan pemulihan
ekonomi di masa pandemi kian optimal seiring dengan pelonggaran berbagai sektor di masa
PPKM. "Kenaikan UM sangat membantu masyarakat dan pemerintah sendiri karena kenaikan
upah akan ada peningkatan konsumsi yang akhirnya ada pertumbuhan ekonomi," jelas dia.

Seusai disahkannya Undang-undang Cipta Lapangan Kerja akhir Desember lalu, mekanisme
penetapan upah minimum akan sejalan dengan berlakunya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja
dan Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 tentang Pengupahan.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan,
mengatakan ada kemungkinan UM tahun 2022 mengalami kenaikan, tetapi yang menjadi pokok
persoalan adalah apakah kenaikan tersebut benar mengacu pada survei Kebutuhan Hidup Layak
(KHL) buruh atau tidak. Di masa pandemi tahun lalu UM juga mengalami kenaikan tetapi
menurutnya nilai yang ditetapkan belum sesuai dengan KHL.

"Itu yang jadi pertanyaan. Apakah kenaikan itu signifikan atau kenaikan itu mampu memenuhi
KLH, dan juga ditetapkan berdasarkan prinsip kolektif bergaining atau terdapat fungsi
keterlibatan serikat pekerja dalam skema perumusan secara demokratis dan berkeadilan?"
ujarnya. "Jawabannya adalah tidak."

Menurutnya, kenaikan UM ditentukan dengan menggunakan rumus baku dan sama yang
mengacu pada UU No. 11/2020 dan PP turunannya. Menurut Irsyad sebenarnya itu mirip-mirip
saja dengan PP No.78/2015 yang tidak mengikutsertakan survei KHL menggunakan rumus.

"Singkatnya kalau masih menggunakan pedoman dasar dari PP 78/2015 kami tetap menolak
karena tidak mengikutsertakan KHL."

Irsyad pesimistis kenaikan UM tahun 2022 mendatang sesuai KHL. Kenaikan diperkirakannya
hanya berkisar di rentang 7%-8% saja dan masih sangat jauh dari KHL di DIY. Pada tahun lalu,
Irsyad menghitung kenaikan UM di DIY mesti di angka 40% jika ingin mencapai atau sesuai KHL.
"Jika mengacu pada aturan di atas sebenarnya tidak solutif dan cenderung melestarikan masalah
yang ada di DIY yakni upah murah, kemiskinan, dan ketimpangan. Untuk mengatasi tiga itu,
perlu adanya kenaikan UM yang signifikan dengan survei KHL dan melihat realitas harga
kebutuhan di pasaran saat ini, bukan dengan formula yang tidak mencerminkan KHL riil, yang
ada buruh defisit dan harus menanggung ongkos lebih," jelas dia.

Keberatan

Sikap berbeda ditunjukkan pelaku usaha. Pengusaha di sektor pariwisata dan turunannya di DIY
dinilai masih berat jika ada kenaikan UM tahun depan. Pasalnya, belum semua pengusaha belum
bisa bangkit di tengah pandemi ini.

Anggota Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY, Y. Sri Susilo, mengatakan terkait
rencana kenaikan UMR pada 2022, tidak bisa digeneralisasi semua pengusaha bisa menerima,
atau semua mampu.

"Bagi konteks DIY bergerak di wisata turunannya, kalau ditanya kenaikan UMR masih berat.
PHRI, Asita masih berat. Bergerak pariwisata kan baru pekan-pekan ini," ujar Susilo, Senin.

351