Page 348 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 348
Massa aksi bakal berangkat dari kabupaten/kota masing-masing untuk bertemu di titik kumpul
utama di Jalan Frontage Sisi Barat Ahmad Yani, Surabaya, untuk kemudian bergerak bersama
menuju Kantor Gubernur Jatim.
Ada sejumlah tuntutan yang mereka bawa dalam aksi ini. Pertama yakni buruh menolak Undang-
undang (UU) Omnibus Law atau UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, juga mendesak
Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan judicial review yang diajukan FSPMI.
Buruh juga mendesak pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di dalam perusahaan tanpa
menggunakan Omnibus Law atau UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Mereka juga
mendesak berlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2022 di Jatim.
Jazuli mengatakan pihaknya juga mendesak Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk segera
menetapkan UMSK Mojokerto tahun 2021.
Menurut Jazuli, sampai hari in Khofifah belum menetapkan UMSK Mojokerto. Padahal, semua
proses sudah dilalui sesuai mekanisme, termasuk pembicaraan di dewan pengupahan tingkat
kabupaten.
"Wujudkan upah layak dan berkeadilan di Jawa Timur," katanya.
Pihaknya juga meminta Khofifah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun
2022 sebesar Rp3,4 juta.
"Angka Rp3,4 juta ini didapat dari data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dijadikan
parameter pengali kenaikan UMP Jatim tahun 2022," ujar Jazuli.
Terakhir, FSPMI Jatim juga meminta Khofifah mengevaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jatim khususnya bidang Pengawas Ketenagakerjaan.
347
