Page 395 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021

Judul KSPI Berharap UMK 2022 Naik 10 Persen
Nama Media Serambi Indonesia
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg6
Jurnalis antaranews.com
Tanggal 2021-10-26 10:04:00
Ukuran 69x417mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 14.490.000

News Value Rp 43.470.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Konfederasi Serikat Peketja Indonesia (KSPI) mengharapkan upah minimum kabupaten/kota
(UMK) 2022 dapat naik sekitar tujuh sampai 10 persen, dan memperhitungkan terjadinya
kenaikan kebutuhan pokok berdasarkan survei yang mereka lakukan.

KSPI BERHARAP UMK 2022 NAIK 10 PERSEN
Konfederasi Serikat Peketja Indonesia (KSPI) mengharapkan upah minimum kabupaten/kota
(UMK) 2022 dapat naik sekitar tujuh sampai 10 persen, dan memperhitungkan terjadinya
kenaikan kebutuhan pokok berdasarkan survei yang mereka lakukan.

'Survei KHL di pasar di tiap provinsi tersebutlah ditemukan angka rata-rata kenalkan tujuh persen
sampai 10 persen. Karena itu kami meminta UMK 2022 berlaku kenaikannya tujuh persen sampai
10 persen," kata Presiden KSPI, Said lqbal, dalam konferensi pers virtual yang diikuti dari Jakaita,
Senin (25/10/2021).
Dijelaskan, harapan kenaikan dalam Jumlah tersebut adalah karena survei yang dilakukan KSPI
di 24 provinsi dengan menggunakan standar kebutuhan hidup layak (KHL), menemukan
kenaikan barang-barang KHL sekitar tuj uh sampai dengan 10 persen.

Selain kenaikan beberapa barang kebutuhan pokok, Said Juga menyoroti bertambahnya biaya
transportasi untuk buruh mengingat masih ada kendaraan umum yang belum beroperasi
maksimal Hal itu membuat banyak pekerja yang beralih menggunakan transportasi daring dan
menyebabkan bertambahnya beban transportasi.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnakei) telah menggelar dialog bersama Dewan
Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Peketja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (BP
LKS Tripartit) pada 21-22 Oktober 2021 sebagal persiapan dan penyamaan pandangan
khususnya mekanisme penetapan upah minimum.
Hal itu sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam pertemuan

394