Page 4 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 4
"Sisa anggaran BSU akan kami usulkan dalam rapat dengan Tim PEN sore ini, yaitu kami usulkan
untuk diperluas cakupan peserta BSU menjadi skala nasional tapi tetap dengan syarat anggota
BPJS Ketenagakerjaan dan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan," ujar Indah pada Senin
(27/9/2021).
Menurut Indah, target penyaluran BSU tahun ini kepada 8,7 juta penerima kemungkinan sulit
tercapai. Lantaran masih ada masalah data penerima. Meskipun pihak BPJS Ketenagakerjaan
dan bank-bank BUMN sudah melakukan sosialisasi terkait program subsidi gaji.
Ditambah lagi, untuk BLT gaji tahap 4 dan 5 yang cair tahun ini, syarat penerimanya berbeda
dengan tahap-tahap sebelumnya. Salah satunya adalah pekerja harus berada di wilayah yang
menerapkan PPUM level 3 dan level 4.
"Ini memang kelemahan sumber data kita dan menjadi evaluasi," ucap ndah.
Sehingga, Kemenaker pun mengutarakan ide agar BLT gaji diberikan secara nasional. Bukan
hanya untuk pekerja di wilayah PPUM level 4 dan 3 saja. Namun, bank penerimanya tetap bank
anggota himpunan bank negara atau Himbara.
"Ya tetap Himbara karena kan kita APBN tidak menyediakan biaya transfer dan biaya buka
rekening baru. Kalau dengan Himbara, kita bisa gratiskan semua biaya ke masyarakat penerima
bansos," tutur Indah.
Penyaluran BSU atau BLT gaji lewat bank Himbara baru berlaku di penyaluran tahap 4 dan 5.
Sementara untuk BLT gaji tahap 1-3 yang lalu, bantuan langsung disalurkan ke rekening bank
tempat biasa pekerja menerima gaji masing-masing.
Adapun kriteria penerima BSU tahap 4 dan 5 telah diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) 16/2021. Dalam aturan tersebut, dikatakan bahwa penerima BSU
adalah pekerja dengan gaji paling banyak Rp3,5 juta per bulan.
Kriteria gaji yang dimaksud bukanlah take home pay alias gaji bersih beserta tunjangan
melainkan gaji pokok.
Selain gaji maksimal Rp3,5 juta, penerima BSU juga tidak menerima bantuan sosial lainnya
seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, hingga Bantuan Produktif Usaha Mikro.
Syarat lain, harus bekerja di wilayah yang menerapkan kebijakan PPKM Level 3 dan Level 4.
Serta, penerima harus merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
3
