Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020

Judul Apindo Kabupaten Bekasi Minta UMK Tidak Naik
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg9
Jurnalis NERACA
Tanggal 2020-11-24 06:08:00
Ukuran 117x130mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 4.680.000

News Value Rp 14.040.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Sutomo (Ketua Apindo Kabupaten Bekasi) Di tengah kondisi seperti sekarang ini saya
sudah berkali-kali ngomong, kondisinya sangat sulit. Situasi sulit ini akan semakin lama dan
panjang jika pekerja tetap ngotot minta kenaikan upah

negative - Sutomo (Ketua Apindo Kabupaten Bekasi) Artinya begini, kenaikan upah pada sebuah
perusahaan itu sudah diatur dalam PP dan PKB. Sehingga ini mengacu ke sana. Jadi tidak usah
berpegangan dengan upah minimum

neutral - Suhup (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi) Tidak bisa dari dua surat itu kita
langsung putuskan, harus rapat musyawarah dahulu, buruh bersama pengusaha. Pemerintah
daerah dan akademisi juga kan hadir. Makanya nanti dari rapat ini nanti ditentukan besarannya

neutral - Suhup (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi) Rapat penetapan besaran UMK
akan berjalan seperti biasanya dengan mengedepankan asas mufakat. Keputusannya pada 21
November 2020 nanti

negative - Rusdi Haryadi (Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi) Memang ekonomi kita
sedang terpuruk, dampaknya bukan hanya ke pengusaha dan perusahaan namun juga sampai
ke pekerja tapi kan UMK ini jangka panjang

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat meminta Upah
Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi tahun 2021 tidak dinaikkan mengingat kondisi perekonomian
yang terpuruk di tengah pandemi COVID-19.

Ketua Apindo Kabupaten Bekasi Sutomo mengatakan jika pekerja tetap meminta kenaikan
besaran UMK dan mendapatkan persetujuan pemerintah daerah maka situasi sulit ini akan
bertahan lebih lama lagi-

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Suhup mengatakan naik atau tidaknya UMK harus
melalui keputusan bersama antara pemerintah daerah, buruh, dan pengusaha meski pemerintah
pusat dan provinsi sudah memutuskan untuk tidak menaikkan UMK tahun depan.
9