Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020
P. 229
Menurut politikus asal PKB itu, proyeksi jumlah lapangan kerja tersebut berdasarkan kajian yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Ditjen Binapenta) dan
Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Terkait lapangan kerja baru, kita dapati ada demand tenaga kerja untuk berbagai proyek PSN,
yakni sebesar lebih dari 5,6 juta tenaga kerja baru di Tanah Air," ujar Menaker Ida saat
menggelar rapat bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Senayan, Rabu (8/7).
Ida menjelaskan dari 5,6 juta lebih lapangan kerja baru di tahun depan, akan tersebar secara
variatif di berbagai proyek PSN. Di antaranya untuk pembangunan infrastruktur diproyeksikan
mencapai 263.074 pekerja, 10 destinasi prioritas pariwisata diproyeksikan mencapai 657.491
pekerja.
Kemudian, megaproyek tol laut diproyeksikan mencapai 845.423 pekerja dan proyek listrik
35.000 megawatt mencapai 600.000 pekerja.
Selain itu, pembangunan kawasan industri prioritas di 14 kawasan diproyeksikan mencapai
1.673.873 pekerja, kawasan ekonomi khusus diproyeksikan mencapai 872.063 pekerja, program
Daerah 3T di 122 kabupaten/kota diproyeksikan mencapai 12.200 pekerja, dan enam motor
ekonomi nasional diproyeksikan mencapai 1.028.631 pekerja.
Lebih lanjut, ia menyebut PSN meliputi 15 sektor pada tingkat proyek, dan dua sektor pada
tingkat program. Rinciannya PSN terdiri dari 223 proyek dan tiga program PSN dengan anggaran
total proyek mencapai Rp 4.183 triliun.
"Tapi ini tidak hanya dari Kemenaker sendiri. Tentu saja ada sumbangsih dari
kementerian/lembaga lain yang terkait juga, akhirnya menyerap tenaga kerja sebanyak 5,6
juta," tukasnya.
Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Heri Gunawan, mengingatkan pemerintah agar fokus pada penciptaan lapangan kerja di
tengah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Mengingat pandemi Covid-19 ini berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dan
pengangguran serta konsumsi daya beli masyarakat Indonesia terjadi penurunan.
"Stimulus yang diberikan kepada dunia usaha melalui program PEN harus berkontribusi pada
penciptaan lapangan kerja. Begitu juga sektor UMKM harus ditolong dan ditopang supaya bisa
bangkit, karena sektor ini menyerap cukup banyak tenaga kerja," ujarnya di Jakarta, Selasa
(23/6/2020).
Anggaran yang dikeluarkan Pemerintah untuk penanganan dampak Covid-19 ini tidak sedikit.
Adapun rinciannya adalah perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun, Insentif Usaha Rp120,61
triliun, UMKM Rp123,46 triliun dan Pembiayaan Korporasi Rp53,57 triliun. Alokasi ini harus
dipastikan efektif dan produktif.
Oleh karena itu, DPR juga mendorong pemerintah harus memastikan stimulus ekonomi yang
digelontorkan tepat sasaran dan efektif untuk menghidupkan kembali roda perekonomian yang
nyaris terhenti selama pandemi ini. Terutama di sektor informal.
"Kita semua berharap kebijakan dan program yang dijalankan hendaknya kelihatan output -
nya. Karena anggaran yang dialokasikan tidak sedikit jumlahnya. Tentunya harus
dipertanggungjawabkan," pesan Hergun.
Diketahui menurut data Bappenas, pandemi Covid-19 diperkirakan akan meningkatkan jumlah
penduduk miskin sekitar 3,9 juta orang.
228
