Page 275 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020

Judul Kemenaker Dorong Mutu Perfilman Nasional
Nama Media Bangka Pos

Newstrend Standar Kompetensi Kerja Bidang Perfilman
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Kompas.com
Tanggal 2020-07-08 10:04:15
Ukuran 176x136mmk
Warna Warna
AD Value Rp 18.480.000
News Value Rp 92.400.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana akan membangun dua Balai Latihan Kerja
(BLK) komunitas untuk bidang perfilman . Alokasi anggaran yang disiapkan yakni Rp 1 miliar
untuk masing-masing BLK, atau total sekitar Rp 2 miliar.

KEMENAKER DORONG MUTU PERFILMAN NASIONAL

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) resmi memperbarui Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perfilman. Kini mencakup 14 poin dari sebelumnya hanya 4
poin yang pernah ditetapkan pada tahun 2014.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pembaruan diperlukan untuk
menyesuaikan standar dengan pesatnya perkembangan industri perfilman, yang memerlukan
dukungan sumber daya manusia (SDM )kompeten dan dalam jumlah banyak.

Menurut dia, untuk men-ciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing dan kompeten,
maka sudah saatnya lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) perfilman menerapkan
pengambangan SKKNI.

"SKKNI perfilman selain sebagai salah satu tolok ukur penyiapan SDM berdaya saing, juga
sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan mutu dari perfilman Indonesia," kata Ida
Fauziyah dalam sambutan acara penyerahan SKKNI di Bidang Perfilman di Innovation Room
Kemenaker, Jakarta, Selasa (7/7).

Ida menjelaskan, SKKNI memiliki tiga peran strategis.

Pertama, memberi arah yang jelas dalam perancangan program diklat berbasis kompetensi,
sehingga penyelenggaraan diklat untuk tenaga kerja di industri perfilman dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien.

Kedua, memberikan acuan dan ukuran yang jelas, dalam penyusunan materi dan metode uji
kompetensi, sehingga pelaksanaan uji dan sertifikasi kompetensi untuk para pekerja di industri
perfilman dapat dilakukan secara obyektif, terukur, dan terjamin mutunya.

Ketiga, memberi acuan dalam membangun kerja sama saling pengakuan sertifikasi kompetensi
kerja dengan negara lain, sehingga memudahkan pembuatan MoU atau MRA baik secara
bilateral maupun multilateral.

274