Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020
P. 41
Setelah itu, perluasan pelaksanaan program Tapera akan dilakukan secara bertahap dengan
menyertakan pekerja swasta. PP 25/2020 mengamanatkan seluruh pekerja harus sudah menjadi
peserta Tapera pada 2027.
Ida menilai pelaksanaan program itu tak terlepas dari sejumlah tantangan. Setidaknya dia
mencatat lima poin utama yang harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kementerian
Ketenagakerjaan selaku salah satu anggota Komite Tapera.
Pertama , terdapat tantangan secara organisasional dari BP Tapera. Badan tersebut merupakan
badan baru yang belum memiliki desain organisasi, sehingga perlu persiapan yang amat
matang.
"Ada tantangan penguatan organisasi BP Tapera, ini dibentuk pada 2016, [pejabatnya] dilantik
pada Maret 2019. [BP Tapera] belum memiliki desain organisasi," ujar Ida dalam rapat bersama
Komisi IX DPR, Rabu (8/7/2020).
Kedua , terdapat tantangan penyiapan pengelolaan dana Tapera. Menurut Ida, saat ini Badan
Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) telah dilikuidasi dan seluruh asetnya telah
menjadi tanggung jawab BP Tapera.
Ketiga , yakni terdapat pada proses pengalihan Bapertarum dan program Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan dilebur ke BP Tapera. Badan baru itu harus memiliki
strategi yang tepat dalam pengelolaan dana dan sosialisasi ke masyarakat.
Keempat , Tapera menghadapi tantangan engagement antara program pembiayaam
perumahan tersebut dengan penerimaan masyarakat. Hal tersebut dinilai sebagai poin penting
karena adanya kewajiban pekerja menjadi peserta BP Tapera.
Kelima , Tapera menghadapi tantangan pengoptimalan pengerahan dan pemanfaatan program
pembiayaan perumahan. Menurut Ida, hal-hal tersebut harus diatasi saat BP Tapera mulai
beroperasi.
"Meski kita punya waktu tujuh tahun dari sekarang, saya kira harus dibuat roadmap sampai
2027," ujar Ida..
40
