Page 115 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Agustus 2019
P. 115
Title TPDI: DUA PERUSAHAAN DI KALIMANTAN DIDUGA ABAIKAN HAK PARA KARYAWAN
Media Name jpnn.com
Pub. Date 16 Agustus 2019
https://www.jpnn.com/news/tpdi-dua-perusahaan-di-kalimantan-diduga-aba ikan-hak-
Page/URL
para-karyawan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) geram dengan sikap dua Perusahaan
Kelapa Sawit di Desa Bay, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi
Kalimantan Timur. Kedua perusahaan itu adalah Multi Pacific International -Ba'ay
Estate (MPI) dan PT Wahana Tritunggal Cemerlang (WTC).
Koordinator TPDI, Petrus Selestinus menilai kedua perusahaan tersebut telah
mengabaikan hak-hak dasar para karyawannya sebagaimana yang telah diatur
dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 pasal 82 ayat
1. Pasalnya, kata Petrus, kedua perusahan itu tidak sepenuhnya membayar hak para
karyawannya.
"Perusahaan-perusahaan tersebut telah mengabaikan hak-hak dasar para
karyawan," ujar Petrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Menurut Petrus, status kerja para karyawan tersebut juga tidak jelas. Padahal, kata
Petrus, para karyawan tersebut ada yang sudah bekerja selama dua hingga delapan
tahun. Dikatakan Petrus, status kerja yang dimaksud adalah perjanjian kerja
bersama sebagai landasan dan acuan dalam mengatur hubungan hukum antara
Karyawan dengan Perusahaan tersebut.
"Status kerja tidak jelas. Padahal sudah kerja lebih dari 2 tahun sampai dengan 8
tahun. Karena tidak ada perjanjian kerja, tidak ada serikat buruh dan tidak ada
peraturan perusahaan," tegasnya.
Petrus mengatakan, pihaknya mencatat 13 orang karyawati dalam perusahan
tersebut yang diabaikan haknya. "Cuti hamil tidak diberikan sampai ada korban
meninggal. Lalu lembur tidak dibayar," katanya.
Mirisnya lagi kata Petrus, pihak perusahan tidak menyediakan alat bantu kerja.
Mereka disuruh untuk membeli sendiri. "Gaji sering terlambat dibayar, dan tidak
penuh serta tidak ada THR (tunjangan hari raya)," katanya.
Untuk itu kata Petrus, perusahan tersebut telah mengabaikan dan melanggar
ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 pasal 114. Serta
melanggar Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 55 tentang BPJS.
Page 114 of 171.
