Page 142 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Agustus 2019
P. 142

Title          PEMERINTAH ANGGARKAN RP10 T, BIAYAI 2 JUTA PENERIMA KARTU PRA KERJA
               Media Name     tirto.id
               Pub. Date      16 Agustus 2019
               Page/URL       https://tirto.id/pemerintah-anggarkan-rp10-t-biayai-2-juta-penerima-ka rtu-pra-kerja-egrJ
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive






               Peserta penerima kartu pra kerja terbagi dua golongan yakni akses digital dan akses
               reguler. Program ini mulai berjalan tahun depan.

               Pemerintah memastikan bakal mengalokasikan anggaran untuk program Kartu Pra
               Kerja sebesar Rp10 Triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
               Negara (APBN) 2020.

               Anggaran itu nantinya bakal disalurkan dalam bentuk insentif kepada pada pencari
               kerja agar dapat mengikuti pelatihan vokasi atau sertifikasi kompetensi kerja.

               Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk sementara program itu
               ditujukan kepada 2 juta orang.

               Dia menjelaskan, penerima insentif tersebut diperkirakan mencapai 2 juta peserta
               dan terbagi ke dalam 2 golongan Yakni, 1,5 juta untuk peserta akses digital dan
               kedua, 500 ribu untuk akses reguler. Adapun dua golongan itu memiliki perbedaan
               dalam hal pelatihan yang diberikan.

               "Target Kartu Pra Kerja yaitu 2 juta peserta dengan total anggaran Rp10 triliun,"
               ujar dia, dalam Konferensi Pers RAPBN 2020 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta
               Selatan, Jumat (16/8/2019).

               Lebih lanjut, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyampaikan, peserta akses
               digital akan diberi pelatihan melalui platform digital. misalnya seperti Gojek,
               Tokopedia, Jobstreet, dan perusahaan swasta lain.

               Pelatihan ini diselenggarakan oleh perusahaan swasta, bukan pemerintah.

               "Sekarang ini kan sudah ada super deductible tax , perusahaan yang mengadakan
               pelatihan akan mendapatkan insentif pajak itu," ucap Hanif.

               Sementara untuk peserta akses reguler akan mendapatkan pelatihan di lembaga
               pelatihan pemerintah maupun swasta. Namun untuk peserta akses reguler ini
               ditujukan kepada eks korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

               "Untuk korban PHK ini akan mendapatkan reskilling , atau diberi pelatihan skills lain
               supaya dapat bekerja atau berganti pekerjaan," papar dia.

               Hanif juga menambahkan seusai mengikuti pelatihan, peserta tersebut akan



                                                      Page 141 of 171.
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147