Page 147 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Agustus 2019
P. 147

Title          BEREDAR KABAR CUTI HAID DIHAPUS, MENAKER SEBUT HOAKS
               Media Name     tirto.id
               Pub. Date      16 Agustus 2019
               Page/URL       https://tirto.id/beredar-kabar-cuti-haid-dihapus-menaker-sebut-hoaks-e gr2
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Unggahan di medsos berjudul "Arah Revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
               yang membahayakan buruh" disebut hoaks oleh Menteri Ketenagakerjaan, Hanif
               Dhakiri.

               Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri membantah unggahan media sosial tentang
               isi draft revisi UU Ketenagakerjaan.

               Hanif menyatakan, unggahan di medsos berjudul "Arah Revisi UU 13/2003 tentang
               Ketenagakerjaan yang membahayakan buruh" merupakan hoaks.

               Hanif juga menegaskan sampai saat ini pemerintah sama sekali belum
               mengeluarkan draft RUU Ketenagakerjaan.

               Ia juga mengatakan bahwa RUU yang sempat dipergunjingkan oleh para buruh
               Jumat siang sebagai aksi yang terkena hoaks.

               "Ya yang revisi siapa. Kemakan hoaks karena ada draft yang gak jelas dari mana.
               Pemerintah belum mengeluarkan draft apa-apa," ucap Hanif kepada wartawan usai
               konferensi pers bertajuk 'Nota Keangan/RAPBN 2020', di Direktorat Jenderal Pajak
               (DJP), Kemenkeu, Jumat (16/8/2019).

               Dalam postingan yang beredar di media sosial seperti WhatsApp hingga Instagram
               itu, tertulis sejumlah kategori pasal-pasal yang disoroti. Di antaranya, definisi
               hubungan kerja, pemborongan, pesangon, hingga upah minimum.

               Namun, di dalamnya ada yang memang cukup kontroversial. Sebut saja poin
               tentang cuti masa haid diisi dengan keterangan "Dihapuskan dengan alasan rasa
               nyeri dapat diatasi dengan obat nyeri".

               Lalu ada juga poin tentang fasilitas ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja
               yang juga diberi keterangan "Dihapuskan".

               Lalu poin mengenai PHK atas kesalahan berat diberi keterangan "Dimasukan
               Kembali".

               Disamping itu sejumlah pasal ada yang diduga melemahkan serikat buruh. Misalnya
               mogok kerja diberi keterangan "Pengetatan Prosedur dan Pembatasan Mogok



                                                      Page 146 of 171.
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152