Page 57 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Agustus 2019
P. 57
Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPP PKB pada masa kepemimpinan
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Selanjutnya, Hanif Dhakiri dipercaya Cak Imin untuk menjadi Sekjen PKB masa
2014-2019.
Pada Pemilu 2009, Hanif Dhakiri terpilih untuk duduk di kursi DPR.
Bahkan ia didapuk menjadi Ketua Fraksi PKB.
Pada tahun 2014, Jokowi-Jusuf Kalla berhasil memenangkan Pilpres.
Alhasil, Hanif Dhakiri ditunjuk sebagai Menteri Ketenagakerjaan.
Rincian Riwayat Karier Pemimpin Redaksi majalah Mahasiswa Dinamika IAIN
Walisongo Salatiga (1994) Ketua PMII Cabang Salatiga (1995 -1996) Koordinator
Pleno PMII Jawa Tengah (1995-1996) Pendiri Dewan Daerah WALI Jawa Tengah
(1997) Ketua Lembaga Studi Advokasi Buruh PB PMII (1997-2000) Studi
Komparataif Parlemen dan Politik Lokal, FNS, di Jerman (1999) Pendiri Komite Anti
Diskriminasi Indonesia (KADI), Jakarta (1999) Studi Komparatif Sistem Politik,
International Republican Institute (IRI), Amerika Serikat (2000) Peserta Young
Leader Workshop, Korea Selatan (2001) Pendiri dan Anggota Komite Eksekutif
Monopoli Watch (2002) Studi Komparatif Council of Asian Liberals dan Democrats
(CALD), Bangkok, Thailand (2005) Wakil Sekjen DPP PKB (2005-2010) Ketua DPP
PKB Wakil Ketua Umum DKN Garda Bangsa (2006-2011) Anggota DPR 2009-2014
Sekjen DPP PKB , 2014-2019 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2014-2019
Tugas Menjadi Menaker Hanif Dhakiri didapuk sebagai Menteri Ketenagakerjaan
periode Kabinet Kerja (2014-2019).
Secara umum, Kementerian Ketenagakerjaan bertugas untuk menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kemnaker menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di beberapa bidang
sebagai berikut.
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan 3.
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Ketenagakerjaan 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
Kementerian Ketenagakerjaan 5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan urusan Kementerian Ketenagakerjaan di daerah 6. Pelaksanaan
kegiatan teknis yang berskala nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan 7. Pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan di
bidang ketenagakerjaan.
Page 56 of 171.
