Page 130 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Nanti pada waktunya akan
disampaikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada prinsipnya kami akan memberikan
yang terbaik

Ringkasan

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan
menyebutkan pemberlakuan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 1,09 persen tidak bisa
disamaratakan di semua provinsi. Menurut Abdul Manap, UMP yang berpengaruh terhadap
kesejahteraan para pekerja tidak bisa dipukul rata, karena situasi antar daerah yang berbeda
dan harus ada pertimbangan kontribusi pada ekonomi.

INDEF: PEMBERLAKUAN UMP 1 PERSEN TAK BISA DISAMARATAKAN

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan
menyebutkan pemberlakuan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 1,09 persen tidak bisa
disamaratakan di semua provinsi. Menurut Abdul Manap, UMP yang berpengaruh terhadap
kesejahteraan para pekerja tidak bisa dipukul rata, karena situasi antar daerah yang berbeda
dan harus ada pertimbangan kontribusi pada ekonomi.

"Sebaiknya dipilah-pilah agar memberikan dorongan bagi pekerja, kalau semua dipukul rata
tanpa lihat kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi, agak kurang pas juga," kata Abdul
Manap saat dihubungi Di Jakarta, Kamis.

Alternatifnya, ujar dia, bagi para pekerja di daerah yang ekonominya ditopang oleh industri padat
karya, dan berkontribusi besar pada perekonomian, bisa tumbuh lebih tinggi upahnya.
Pertimbangan lainnya, harus memperhatikan besaran inflasi daerah, yakni inflasi yang sangat
berpengaruh pada kesejahteraan para pekerja.

"Kalau mau dipahami, kenapa pertumbuhan UMP hanya segitu, karena inflasinya rendah. Kalau
melihat inflasi pangan, ternyata tinggi yakni 3,65 persen dan seharusnya itu menjadi rujukan,
karena pangan erat kaitannya dengan kesejahteraan," ucap Abdul.

Sejumlah formula tersebut, kata Abdul, bisa diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang akan
menentukan besaran kenaikan UMP pada Jumat (19/11)."Prinsipnya rumus yang tadi bisa
digunakan untuk menentukan berapa kenaikan upah, meski tidak selalu sama tapi dilihat
bagaimana perkembangannya industri dalam beberapa tahun terakhir," katanya.

Menurut Abdul, berapa kontribusi terhadap ekonomi daerah. "Kalau sudah besar jangan dibebani
sangat besar, karena bisa berdampak ekonomi daerahnya tidak tumbuh, padahal berkontribusi
besar buat ekonomi daerah," ujarnya.

Abdul mengakui, situasi ini sulit, di satu sisi bagaimana mengakomodasi keinginan buruh, dan di
sisi lain tidak membebankan industri. "Kalau saat ini situasinya masih repot. Kalau dipaksakan
tinggi, maka industri manufaktur yang baru mulai bangkit dari pandemi, semakin sulit, karena
triwulan kemarin pertumbuhan ekonomi masih belum bagus," ucapnya.

Pemerintah akhirnya mengambil keputusan soal UMP untuk 2022, yang akan menjadi acuan bagi
semua provinsi di Indonesia.

"Setelah melakukan simulasi, tentu akan ditetapkan gubernur, nilainya berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS) rata-rata kenaikan upah minimum 1,09 persen. Ini rata-rata nasional, kita

129