Page 127 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Nanti pada waktunya akan
disampaikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada prinsipnya kami akan memberikan
yang terbaik

Ringkasan

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan
menyebutkan pemberlakuan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 1,09 persen tidak bisa
disamaratakan di semua provinsi.

Menurut Abdul Manap, UMP yang berpengaruh terhadap kesejahteraan para pekerja tidak bisa
dipukul rata, karena situasi antar daerah yang berbeda dan harus ada pertimbangan kontribusi
pada ekonomi.

INDEF SOROTI TENTANG KENAIKAN UMP 1,09 PERSEN

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan
menyebutkan pemberlakuan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 1,09 persen tidak bisa
disamaratakan di semua provinsi.
Menurut Abdul Manap, UMP yang berpengaruh terhadap kesejahteraan para pekerja tidak bisa
dipukul rata, karena situasi antar daerah yang berbeda dan harus ada pertimbangan kontribusi
pada ekonomi.

"Sebaiknya dipilah-pilah agar memberikan dorongan bagi pekerja, kalau semua dipukul rata
tanpa lihat kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi, agak kurang pas juga," kata Abdul
Manap Di Jakarta, Kamis (18/11).

Alternatifnya, ujar dia, bagi para pekerja di daerah yang ekonominya ditopang oleh industri padat
karya, dan berkontribusi besar pada perekonomian, bisa tumbuh lebih tinggi upahnya.

Pertimbangan lainnya, harus memperhatikan besaran inflasi daerah, yakni inflasi yang sangat
berpengaruh pada kesejahteraan para pekerja.

"Kalau mau dipahami, kenapa pertumbuhan UMP hanya segitu, karena inflasinya rendah. Kalau
melihat inflasi pangan, ternyata tinggi yakni 3,65 persen dan seharusnya itu menjadi rujukan,
karena pangan erat kaitannya dengan kesejahteraan," ucap Abdul.

Sejumlah formula tersebut, kata Abdul, bisa diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang akan
menentukan besaran kenaikan UMP pada Jumat (19/11).

"Prinsipnya rumus yang tadi bisa digunakan untuk menentukan berapa kenaikan upah, meski
tidak selalu sama tapi dilihat bagaimana perkembangannya industri dalam beberapa tahun
terakhir," katanya.

Menurut Abdul, berapa kontribusi terhadap ekonomi daerah. "Kalau sudah besar jangan dibebani
sangat besar, karena bisa berdampak ekonomi daerahnya tidak tumbuh, padahal berkontribusi
besar buat ekonomi daerah," ujarnya.

Abdul mengakui, situasi ini sulit, di satu sisi bagaimana mengakomodasi keinginan buruh, dan di
sisi lain tidak membebankan industri. "Kalau saat ini situasinya masih repot. Kalau dipaksakan

126