Page 123 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 123
Pada dasarnya pemkot sudah menyampaikan dan menyerahkan laporan rekomendasi atas
kenaikan UMK kepada gubernur. "Bahwa kami bersama Dewan Pengupahan sudah mengajukan
usulan. Nanti Pak Gubernur yang mempertimbangkan seperti apa," ujarnya.
Menurutnya, naik dan turunnya UMK ditentukan oleh kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Kedua juga menyangkut dengan kondisi pekerja dari kebutuhan kalorinya, termasuk rata-rata
jumlah anggota keluarga dan sebagainya.
"Itu yang kemudian di dalam rumusan menghasilkan berapa kenaikannya. Jadi setiap provinsi
mungkin akan berbeda-beda ya. Karena yang akan membedakan tentu adalah kondisi
ekonominya," jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti memastikan UMK Jogja tahun 2022 mengalami
kenaikan dibanding sebelumnya yang nilainya Rp 2.069.530 per bulan. Kenaikan ini disesuaikan
dengan hasil simulasi Kementerian Ketenagakerjaan. "Iya dong ada kenaikan pasti. Saya tidak
ingin mendahului gubernur. Yang jelas ada kenaikan dari UMK tahun lalu, sesuai acuan
Kemenaker," kata Haryadi.
Buruh Usul UMK Naik hingga 7 Persen SUARA buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Gunungkidul mengusulkan kenaikan upah. Usulan itu
bersamaan agenda penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) DIY tahun 2022.
Ketua KSPSI Kabupaten Gunungkidul Budiyono mengatakan, belum lama ini melakukan
pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dam Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Gunungkidul. "Waktu itu kami mengusulkan kenaikan upah
sebesar 5 sampai 7 persen untuk UMK 2022," katanya kemarin (18/11).
Usulan kenaikan upah, menurutnya, cukup ideal karena disesuaikan dengan kondisi
perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Namun pihaknya juga menyadari perusahaan juga
mengalami kondisi serupa. "Jadi dilematis. Kalau tidak naik sesuai usulan, ya paling tidak ada
kenaikan 3-4 persen," ujarnya.
Diakui, secara angka setiap tahun besaran UMK cukup baik. Persoalannya, praktik di lapangan
masih banyak perusahaan menggaji pegawai di bawah nominal UMK. OLeh sebab itu pihaknya
berharap kepada perusahaan agar mematuhi aturan. "Kami mengimbau kepada para pekerja
agar aktif melapor jika terjadi ketidaksesuaian upah dengan standar yang ditetapkan," ucapnya.
Dikatakan Budi, buruh tidak perlu khawatir menyampaikan aspirasi. KSPSI berjanji siap
melakukan pendampingan sekaligus menjembatani komunikasi dengan dinas terkait. Jika muncul
aduan, identitas pelapor dirahasiakan.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Gunungkidul Ahsan Jihadan mengatakan, di 2021 kenaikan UMK di wilayahnya paling tinggi.
Namun besarannya masih masuk dalam kategori paling rendah. "Dibanding upah daerah lain,
Gunungkidul masih paling rendah," ujarnya.
Mengenai penetapan UMK 2022, dinas segera melakukan sosialisasi kepada pihak terkait, yakni
pengusaha maupun serikat pekerja. Untuk pengawasan, wewenangnya ada di dinas tenaga kerja
provinsi. (kur/wia/gun/laz).
122
