Page 151 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

Judul Ekonom Indef: pemberlakuan UMP satu persen tak bisa disamaratakan
Nama Media antaranews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2532941/ekonom-indef-
pemberlakuan-ump-satu-persen-tak-bisa-disamaratakan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-18 22:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Abdul Manap Pulungan (Ekonom dari Institute for Development of Economics and
Finance (Indef)) Sebaiknya dipilah-pilah agar memberikan dorongan bagi pekerja, kalau semua
dipukul rata tanpa lihat kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi, agak kurang pas juga

negative - Abdul Manap Pulungan (Ekonom dari Institute for Development of Economics and
Finance (Indef)) Kalau mau dipahami, kenapa pertumbuhan UMP hanya segitu, karena inflasinya
rendah. Kalau melihat inflasi pangan, ternyata tinggi yakni 3,65 persen dan seharusnya itu
menjadi rujukan, karena pangan erat kaitannya dengan kesejahteraan

neutral - Abdul Manap Pulungan (Ekonom dari Institute for Development of Economics and
Finance (Indef)) Prinsipnya rumus yang tadi bisa digunakan untuk menentukan berapa kenaikan
upah, meski tidak selalu sama tapi dilihat bagaimana perkembangannya industri dalam beberapa
tahun terakhir

negative - Abdul Manap Pulungan (Ekonom dari Institute for Development of Economics and
Finance (Indef)) Kalau sudah besar jangan dibebani sangat besar, karena bisa berdampak
ekonomi daerahnya tidak tumbuh, padahal berkontribusi besar buat ekonomi daerah

negative - Abdul Manap Pulungan (Ekonom dari Institute for Development of Economics and
Finance (Indef)) Kalau saat ini situasinya masih repot. Kalau dipaksakan tinggi, maka industri
manufaktur yang baru mulai bangkit dari pandemi, semakin sulit, karena triwulan kemarin
pertumbuhan ekonomi masih belum bagus

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Setelah melakukan simulasi, tentu akan
ditetapkan gubernur, nilainya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata kenaikan
upah minimum 1,09 persen. Ini rata-rata nasional, kita tunggu saja para gubernur
neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Tidak diputuskan secara sepihak, kami
harus mendengarkan pendapat, masukan, harus dialog, harus diskusi dan ini yang terus
dilakukan

150