Page 159 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 159
"Persoalan pengupahan di Tanjungbalai ternyata masih menjadi persoalan serius, pasalnya
banyak dari perusahaan yang bergerak di berbagai usaha kita duga belum mentaati UU tentang
tahun 2020 tentang cipta kerja, di antaranya tentang pengupahan yang tidak sesuai UMK, "kata
Ketua KNPI Zulham Effendi didampingi Sekretaris M. Azri, Kamis (18/11/2021), ke sejumlah
wartawan di gedung KNPI Tanjungbalai.
Disebutkan Zulham, berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, masih ditemukan para
pekerja di salah satu perusahaan yang ada di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, hanya
dibayar Rp.40.000 per hari. Hal itu jauh dari standar upah minimum yang telah ditetapkan
pemerintah dengan upah minimum lebih kurang Rp.2.822.425 atau sekitar Rp.94.000 perhari.
"Dari hasil investigasi kita, terdapat beberapa perusahaan di Tanjungbalai yang diduga tidak
mematuhi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, "kata Zulham.
Dalam hal tersebut, Ketua DPD KNPI Kota Tanjungbalai, Zulham Effendi didampingi Sekretaris
M. Azri, mendesak Plt. Wali Kota Tanjungbalai memerintahkan dinas tenaga kerja untuk
menertibkan perusahaan nakal yang tidak mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku tentang pengupahan di daerah tersebut.
Menurut mereka, sesuai Pasal 88 angka 63 UU cipta kerja menyebutkan, barang siapa melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud salah satunya Pasal 88A ayat 3 atau membayar upah lebih
rendah dari upah minimum, maka dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun
dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400
juta.
"Kami mendesak pemerintah untuk memastikan para buruh dan para pekerja diupah atau
dibayar jasanya dengan layak sesuai dengan ketentuan. Apabila ada perusahaan yang tidak taat,
pemerintah kota harus tindak tegas jika dimungkinkan cabut izin usahanya, "tegas Zulham.
"Kami juga meminta dinas tenaga kerja tidak boleh berpangku tangan dengan kondisi gaji buruh
yang tidak sesuai ketentuan, "pungkas Sekretaris M. Azri.
158
