Page 161 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 161
REKOMENDASI DISERAHKAN, UMK 2022 KOTA YOGYA MENANTI KEPUTUSAN
GUBERNUR
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 di Kota Yogyakarta masih menunggu keputusan
dari Gurbernur Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Rekomendasi, sudah diserahkan oleh Pemkot Yogyakarta.
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, pihaknya bersama dewan
pengupahan telah menyerahkan usulan-usulan soal UMK 2022 pada orang nomor satu di DI
Yogyakarta tersebut.
Sehingga, tambahnya, sekarang ini keputusan mutlak ada di tangan Gubernur.
"Jadi masih tertutup, kami belum bisa menyampaikannya. Tapi, kami sudah sampaikan kepada
Pak Gubernur, tinggal menanti saja," katanya, Kamis (18/11/2021).
Sejatinya, UMP, maupun UMK Kabupaten dan Kota seluruh DIY untuk tahun 2022 diyakini siap
diumumkan pada Kamis (18/11/21).
Tetapi, meski bupati dan wali kota sudah dikumpulkan di Kepatihan, penetapan ternyata urung
terealisasi, dan ditunda setidaknya sehari.
"Hari ini belum ditetapkan, tadi baru rapat laporan-laporan, menerima masukan. Mungkin, besok
baru diumumkan langsung oleh Pak Gubernur," cetus Heroe.
Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, telah memastikan, terdapat kenaikan di
dalam usulan UMK 2022, dibanding tahun sebelumnya.
Hal itu sesuai hasil simulasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang sudah
mengumumkan peningkatan 1,09 persen.
"Iya dong, ada kenaikan pasti. Saya nggak mau mendahului Gubernur, karena masih dibahas.
Yang jelas, ada kenaikan dari yang lalu, kan ada acuannya," ujarnya.
Wali Kota menjelaskan, pembahasan UMK 2022 bersama asosiasi pengusaha, dan serikat
pekerja, berjalan lancar.
Ia menilai, kedua beleh pihak dapat memahami bahwa UMK yang akan ditetapkan harus
mengakomodir kondusifitas iklim investasi di wilayah Kota Yogyakarta.
"Ya, kalau terlampau tinggi nanti investor nggak ada yang masuk. Tapi, kalau terlalu rendah juga
bahaya, siapa yang mau kerja di sini nanti. Tidak ada tenaga kerja yang mau kalau upah
minimum rendah," tandasnya.
"Karena pendekatan kita, antara pengusaha, serta pekerja, jadi ada harmonisasi, dalam rangka
menciptakan iklim kondusif bagi investasi, juga perkembangan, maupun pembangunan kota,"
lanjut Haryadi. ( Tribunjogja.com ).
160
