Page 321 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 321
Ia merasa heran dengan penolakan yang terjadi sebab formula ini dinilai lebih baik dibandingkan
aturan sebelumnya. Parameter kebutuhan hidup layak (KHL) yang digunakan serikat buruh untuk
menentukan upah minimum dinilai bias, sebab KHL ditentukan oleh perwakilan pemerintah,
pengusaha, dan pekerja.
Sementara dalam aturan baru, upah minimum ditentukan berdasarkan formula yang ada dan
menggunakan data yang rigid dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain dalih formula, Hariyadi mengatakan penentuan upah minimum kali ini lebih adil baik bagi
pekerja maupun pengusaha. Pasalnya, ia mengklaim beberapa lembaga riset dunia termasuk
Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengatakan upah minimum di Indonesia sudah relatif
tinggi.
Di sisi lain, ia mengungkapkan upah minimum berlaku bagi seseorang yang baru memasuki pasar
tenaga kerja dan berstatus lajang. Sementara, pekerja yang sudah bertahun-tahun mengabdi
tidak mengikuti ketentuan ini, melainkan tergantung kesepakatan antara pekerja dengan
perusahaan.
Lebih dari itu, ia mengklaim hingga kini lebih dari 100 juta orang telah menerima subsidi dari
pemerintah melalui berbagai program seperti subsidi listrik, jaminan kesehatan, hingga keluarga
harapan.
"Itu semua sudah mencapai 40 persen dari populasi. Kalau begini mereka jadi tidak produktif
karena disubsidi negara, dengan adanya formulasi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan
pekerjaan yang terbuka," ujarnya.
320
