Page 317 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 317
Ia menuturkan impelementasi negatif ini membuat kenaikan upah minimum jadi tidak didasari
pada peningkatan kinerja pekerja atau buruh.
Sementara itu, serikat buruh lebih cenderung menuntut kenaikan upah dibandingkan
membicarakan upah berbasis kinerja dan produktivitas.
Dampak lain bila upah minimum tidak sesuai aturan, imbuh dia, bisa menurunkan indeks daya
saing Indonesia khususnya pada aspek kepastian hukum.
Hal ini selanjutnya akan menurunkan kepercayaan investor dan mempersempit ruang dialog
kesepakatan upah dan penetapan struktur serta skala upah ke depan.
Tidak cuma itu, Ida khawatir bakal muncul dampak ikutan seperti terhambatnya perluasan
kesempatan kerja baru, terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin, memicu terjadinya
pemutusan hubungan kerja (PHK), mendorong terjadinya relokasi dari lokasi dari lokasi yang
memiliki nilai upah minimum tinggi ke yang lebih rendah, hingga mendorong tutupnya
perusahaan.
Sebagai informasi, pemerintah memutuskan rata-rata ready viewed kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) 2022 secara nasional sebesar 1,09 persen. Ketentuan ini sesuai formula yang
berlaku di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Namun, penetapan UMP per masing-masing provinsi masih perlu menunggu hasil penetapan dari
gubernur.
Pemda diberi waktu untuk menentukan dan mengumumkan UMP paling lambat pada 20
November 2021 dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat pada 30 November
2021.
316
