Page 312 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 312
DAFTAR 8 DAERAH YANG TELAH MENETAPKAN UMP 2022
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 di sejumlah daerah telah ditetapkan. Meski begitu belum
semua daerah mengumumkannya secara resmi. Pemerintah memutuskan kenaikan upah
minimum 2022 hanya sebesar 1,09 persen.
Penetapan upah minimum tersebut mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Melansir laman Pemerintah Provinsi Riau, 15 November 2021, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, bersama Dewan Pengupahan, telah menyepakati Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2022 naik sebesar 1,7 persen.
Kepala Disnakertrans Riau Jonli mengatakan, dari rapat bersama dewan pengupahan,
memastikan kenaikan UMP sebesar Rp 50.000 atau 1,7 persen dari 2021.
Pihaknya telah mendalami kenaikan UMP 1,7 persen tersebut berdasarkan indikator-indikator
selama masa pandemi Covid-19.
"Jadi kami bersama dewan pengupahan sudah sepakat, UMP tahun ini baik 1,7 persen.
Selanjutnya kita akan bahas dan menentukan formula dalam menetapkan UMP Riau yang mulai
berlaku 2022, ini berdasarkan indikator ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan aspek tenaga
kerja," ujar Jonli.
Dia menjelaskan, UMP Riau 2022 sebesar Rp 2.938.564 atau naik Rp 50.000 dibanding 2021
sebesar Rp 2.888.563.
Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara (Sulut) 2022 tidak ada kenaikan atau tetap sama
dengan 2021 sebesar Rp 3.310.723.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Olly Dondokambey sebagaimana diberitakan Kompas.com,
Rabu (17/11/2021).
"Dengan situasi dan kondisi yang saat ini, semua menyepakati bahwa tidak ada kenaikan UMP
di tahun 2022," kata dia.
Olly mengatakan, UMP 2021 Sulut lebih tinggi dari batas atas upah minimum. Sehingga upah
minimum 2022 ditetapkan nilainya sama dengan upah minimum 2021.
Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan (Sumsel) dipastikan juga tidak akan mengalami
kenaikan pada 2022 atau tetap berada di angka Rp 3.144.446.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan, Koimudin,
sebagaimana diberitakan Kompas.com, Rabu (17/11/2021).
Dia mengatakan, keputusan untuk tidak menaikan UMP tersebut berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"PP Nomor 36 itu juga mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja. Dalam pasal 191 a disebut jika ada kenaikan yang sebelumnya telah ditentukan
maka di tahun berikutnya ada baseline bagi penyesuaian (adjusting) nilai upah minimum," kata
Koimudin.
Melansir Tribunnews, Rabu (17/11/2021), berdasarkan rapat Dewan Pengupahan Kalimantan
Timur, UMP Kaltim naik 1,11 persen.
311
