Page 39 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 39
"Kalau ada pekerja di atas satu tahun ternyata upahnya di bawah UM, segera dilaporkan ke
kami," tegas Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri, kemarin
(18/11).
Ia menegaskan, bahwa UM hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari
satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Adapun bagi pekerja/buruh dengan masa kerja
di atas 1 tahun, maka pengupahan yang berlaku dengan menggunakan struktur dan skala upah.
Karenanya, kata dia, bagi perusahaan yang memberikan upah di bawah UM kepada pekerja
dengan masa kerja di atas satu tahun, maka dapat dikenakan sanksi. Sanksinya bisa berupa
pidana kurungan penjara maksimal 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 100 juta dan
setinggi-tingginya Rp Rp 400 juta.
Agar pelanggaran ini tak terjadi, Putri mengungkapkan, bahwa pihaknya intensif berkoordinasi
dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia
(Kadin). Meski demikian, ia tetap meminta kepada masyarakat agar aktif melaporkan kepada
pihaknya jika menemukan perusahaan yang membayar upah tidak sesuai dengan aturan yang
berlaku
"Serikat pekerja/serikat buruh di setiap perusahaan juga dapat melaporkan jika masih terjadi
pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, tapi ternyata mendapatkan upahnya UM atau
bahkan di bawah UM," papar Putri.
Sementara itu, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dirasa belum maksimal oleh legislator.
Menurut anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher, kenaikan UMP yang
hanya 1,09 persen itu tidak memenuhi kebutuhan hidup layak untuk buruh.
Jumlah kenaikan tersebut dinilai kedi meskipun diukur dari salah satu indikator penentuan upah,
yakni sisi inflasi "Tingkat inflasi tahunan sampai Oktober 2021 saja sudah 1,66 persen," jelas
Netty dalam keterangan tertulisnya Kamis (18/11).
Netty pun menjelaskan bahwa meski fraksinya menolak UU Cipta Kerja, di dalamnya tetap
memuat indikator penentuan upah yang seharusnya diperhatikan dalam penyusunan UMP.
Seperti tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, hingga median upah. Ia lantas
mempertanyakan metode atau formula yang digunakan pemerintah.
"Jadi bukan hanya soal inflasi dan pertumbuhan ekonomi saja. Saya meminta pemerintah
mencarikan jalan keluar terbaik," lanjutnya. Netty mendorong pemerintah juga memperhatikan
aspirasi para pekerja lewat aksi unjuk rasa sehubungan dengan kenaikan UMP. (mia/deb)
Caption :
ILUSTRASI: Karyawan Kawasan PT Hijrah Karya Mandiri saat pulang kerja. Kamis (18/11).
38
