Page 44 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 44
Bhima Yudhistira menyarankan Pemprov DKI menaikkan UMP sesuai proyeksi inflasi 2022
sebesar 3-4 persen.
Pasalnya, kata Bhima, hal tersebut telah sesuai seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 78 Tahun 2015 yang mengamanatkan kenaikan upah ditentukan dari pertumbuhan
ekonomi ditambah dengan inflasi.
"Yaitu 2,48 persen dan kalau berani ambil langkah menaikkan lebih tinggi sesuai dengan proyeksi
inflasi tahun 2022 bisa lebih dari 4 persen," kata Bhima seperti dikutip Antara Di Jakarta, Kamis,
18 November 2021.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah sebelumnya mengatakan rata-rata kenaikan upah minimum
1,09 persen. "Ini rata-rata nasional, kita tunggu saja para gubernur," kata Ida dalam keterangan
resminya, Selasa lalu.
Adapun Anies Baswedan saat bertemu buruh mengatakan, keputusan kenaikan UMP berada di
tangan Pemerintah Pusat. Sehingga, Anies mengatakan pemerintah daerah akan membantu
meringankan biaya hidup buruh Di Jakarta melalui beberapa program.
"Akan ada bantuan agar biaya hidup Di Jakarta turun dan buruh bisa menabung," kata Anies.
Anies menemui sekitar 100 orang buruh yang memadati depan Balai Kota kemarin. Mereka turun
ke jalan untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.
"Kami menuntut kenaikan Upah sebesar 3,57 persen," ujar Endang Hidayat Ketua DPC FSP LEM
SPSI Jakarta Timur, Kamis, 18 November 2021.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan pihaknya tidak
bisa menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan pertimbangan satu pihak
namun mendengarkan masukan dari semua pihak.
"Tidak diputuskan secara sepihak, kami harus mendengarkan pendapat, masukan, harus dialog,
harus diskusi dan ini yang terus dilakukan," ucap Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Kamis.
43
