Page 396 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 396
Kedatangan ratusan buruh itu untuk menuntut dan meminta kepastian terkait penetapan
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022.
“Terima kasih untuk mereka-mereka yang memilih untuk menyuarakan aspirasi para buruh.
Mereka adalah orang-orang yang memikirkan kesejahteraan semuanya,” kata Anies diberitakan
Kantor Berita RMOLJakarta.
Anies melanjutkan, untuk menaikkan UMP ada ketentuan yang harus ditaati. Setidaknya ada dua
acuan dasar dalam memutuskan kenaikan UMP.
Pertama, aturan pemerintah dalam hal ini PP 36/2021 tentang Pengupahan. Kedua, penyesuaian
antara keputusan menaikkan UMP oleh pemerintah pusat dan data dari Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Sebagaimana ditetapkan sebelumnya, rata-rata kenaikan UMP periode 2022 ditetapkan sebesar
1,09 persen. Penyesuaian nilai upah minimum ditentukan berdasarkan pertimbangan
pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.
Di sisi lain, Pemprov DKI juga terus mengupayakan mengurangi biaya hidup kaum buruh. Di
antaranya dengan menghadirkan pangan murah, memberikan KJP dan menanggung biaya
transportasi.
“Jadi UMP itu atur pendapatan, maka di situ diatur ketentuannya dari Kemenaker. Kami
membantu dengan mengurangi pengeluaran,” kata Anies.
“Sehingga selisihnya tetap cukup untuk bisa ditabung. Berharap ke depan kesejahteraannya
meningkat,” demikian Anies. ( RMOL )
395
