Page 417 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 417
pekerja dan perusahaan terkait upah. "Namun kalau perusahaan menengah ke atas memang
sudah taat menurut datanya," ungkapnya.
Kendati begitu, Usman mengaku tidak memiliki catatan terkait perusahaan yang tak taat UMH
Sebab selama ini, hanya bersifat laporan dan tak dicatat sebagai data masuk.
"Kalau selama ini yah taat saja, kalau laporan sih tidak ada. Cuma kesepakatan saja yang kami
dapati laporannya," ungkapnya.
Perhitungan UMP tahun 2022 ini, katanya, memang menggunakan metode yang berbeda dari
sebelumnya. "Kami pakai aturan di PP 36 memacu di situ. Kalau keluhan buruh itu ada. Sebab
ini dianggapnya tidak sesuai, kenaikan tidak terlalu besar," bebernya.
Usman menegaskan, bagi pemsahaan yang tidak mengikuti UMP bisa dipidana. Hal ini akan
dilaksanakan tahun depan sesuai aturan baru dari UU Cipta Kerja. "Itu akan kami terapkan. Nanti
kami akan jalankan juga patroli untuk melihat hal ini," tegasnya.
Samarinda Pos mencatat selama 4 tahun terakhir di mana angka inflasi masih DIYadikan
instrument dalam menghitung kenaikan UMP Pada 2018 UMP Kaltim Rp 2.543.331, sedangkan
inflasi di tahun sebelumnya 3,24 persen. I.alu pada 2019 UMP Kaltim Rp 2.747.561, inflasi kala
itu 1,66 persen.
Pada 2020, UMP Kaltim Rp 2.981.378 dan inflasi 0,78 persen. Namun pada 2021 tidak terjadi
kenaikan nilai UMR Artinya besaran tetap sama seperti 2020. Sementara inflasi tahun ini, tercatat
sebesar 0,14 persen pada akhir September lalu.
Namun pada tahun ini untuk menentukan UMR pemerintah tak lagi berpatokan pada inflasi.
Pemerintah telah memiliki formula bani dalam menentukan besaran UMR Beleid itu merupakan
turunan dari Undang-un-dang Nomor 11 Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam beleid itu. pemerintah
mengatur upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
Padahal, dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, besaran upah minimum
ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi. Variabel yang dipakai dalam formula upah minimum adalah angka inflasi
dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara, sesuai Pasal 25 (4) RPP pengupahan, kondisi ekonomi mencakup variabel paritas
daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.
Data pertumbuhan, ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan
median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
Penyesuaian nilai upah minimum ini biasa dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan
batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan.
Dalam Pasal 26 (2) RPP Pengupahan dituliskan penyesuaian upah minimum ditetapkan pada
rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang
bersangkutan.
Batas atas upah minimum merupakan acuan nilai upah minimum tertinggi yang dihitung
menggunakan variabel rata-rata konsumsi per kapita dan rata-rata banyaknya Anggota Rumah
Tangga (ART) yang bekerja pada setiap rumah tangga. Sementara, batas bawah upah minimum
merupakan acuan upah minimum terendah yang besarannya 50 persen dari batas atas upah
minimum.
416
