Page 528 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 528

nanti  pada  saatnya  gubernur  akan  menetapkan.  Namun,  simulasinya  secara  nasional  itu
              kenaikannya 1,09%," ujar Ida dalam konferensi pers, Selasa (16/11).
              Nantinya, besaran UMP setiap daerah akan ditentukan oleh gubernur daerah dan disesuaikan
              dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              Aturan tersebut, merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang
              Cipta Kerja.

              Menurut  Ida,  acuan  ini  berfungsi  untuk  mengurangi  kesenjangan  upah  minimum  sehingga
              terwujud keadilan upah antar wilayah.

              "Keadilan antar wilayah ini, sekali lagi dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah
              tangga di masing-masing wilayah," tutur Ida.

              Menanggapi  hal  tersebut,  Asosiasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (ASPEK  Indonesia)  memprotes
              keputusan pemerintah terkait kenaikan UMP 2022.

              Menurut Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, isi dari PP No. 36/2021 bertentangan dengan
              UU No. 11/2020.

              Di  dalam  UU  Cipta  Kerja,  kenaikan  upah  minimum  dihitung  hanya  berdasarkan  variabel
              pertumbuhan ekonomi atau inflasi (bukan akumulasi).
              Namun, di dalam PP No.36/2021, ada tambahan formula baru yang ditetapkan sepihak oleh
              pemerintah  dan  tidak  diatur  dalam  UU  Cipta  Kerja,  yaitu  penyesuaian  nilai  upah  minimum
              ditetapkan dalam rentang nilai batas atas dan batas bawah.

              Nilai batas atas upah minimum, dihitung berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata
              banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja
              pada setiap rumah tangga.

              Sementara itu, nilai batas bawah upah minimum dihitung dari batas atas upah minimum dikalikan
              50%.


              Formula baru rentang nilai batas atas dan batas bawah dalam PP No. 36 tahun 2021 inilah yang
              membuat kenaikan upah minimum 2022, hasilnya justru di bawah inflasi ataupun pertumbuhan
              ekonomi.

              Mirah menjelaskan, berdasarkan PP No. 36 tahun 2021, kenaikan UMP 2022 tertinggi adalah di
              DKI  Jakarta  menjadi  sebesar  Rp4.453.724  dari  sebelumnya  tahun  2021  sebesar
              Rp4.416.186,548, atau hanya naik sebesar Rp37.538.

              Sementara itu, kenaikan terendah UMP tahun 2022 adalah  DIYawa Tengah menjadi sebesar
              Rp1.813.011,  atau  hanya  naik  sebesar  Rp  14.032  dibanding  UMP  tahun  2021  sebesar
              Rp1.798.979,00.

              Secara keseluruhan, kenaikan UMP tahun 2022 tertinggi hanya sebesar Rp37.538 dan kenaikan
              terendah adalah hanya naik Rp14.032.

              "Untuk itu, pemerintah perlu meninjau ulang kenaikan UMP di tengah daya beli masyarakat yang
              rendah," tutup Mirah.







                                                           527
   523   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533