Page 66 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

depan. Namun, perwakilan buruh belum menyepakati ini. Angka kenaikan pun bisa berubah
menjadi 1,68 persen sesuai tuntutan perwakilan buruh.

UMP 2022 KALTIM CUMA NAIK RP 50 RIBU

SAMARINDA-Dalam rapat Dewan Pengupahan pada 11 November lalu, Upah Minimum Provinsi
(UMP) Kaltim 2022 naik 1,11 persen. Dari UMP2021 senilai Rp 2.981.378 menjadi Rp 3.014.497
pada tahun depan. Namun, perwakilan buruh belum menyepakati ini. Angka kenaikan pun bisa
berubah menjadi 1,68 persen sesuai tuntutan perwakilan buruh.

Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kaltim Jauhar Effendi.
Dalam pertemuannya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim dan perwakilan
buruh, pemprov disebut menerima usulan kenaikan menjadi 1,68 persen.
'Tempo hari disampaikan, usulan kenaikan UMP dari Dewan Pengupahan 1,11 persen. Dari
Serikat Pekerja minta kenaikan 1,68 persen. Terus kita rundingkan," kata Jau-har, kemarin
(18/11).

Dari perundingan tersebut, lanjut dia, Apindo menyatakan tidak keberatan atas permintaan
kenaikan dari serikat pekerja sepanjang sesuai ketentuan. Karena kedua belah pihak sepakat,
pemprov menerima usulan kenaikan 1,68 persen. Sebelumnya, usai rapat UMP pada pekan lalu,

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kaltim yang menjadi anggota Dewan
Pengupahan menyampaikan, pihaknya tidak sepakat dengan angka yang ditetapkan.

"Karena acuannya pakai PP (Peraturan Pemerintah) tanpa mempertimbangkan indikator
Kebutuhan Hidup Layak (KHL)," tegas Ketua KSBSI Kaltim, Sulaeman Hattase.

Sulaeman menjelaskan, KSBSI Kaltim tak menandatangani keputusan yang diambil Dewan
Pengupahan. Lalu, pihaknya dan beberapa serikat buruh lain sudah menghadap ke gubernur
Kaltim yang diwakili Asisten I, Jauhar Efifendi.

"Kami minta penetapan UMP itu mempertimbangkan KHL. Berdasar inflasi yang terjadi juga,
karena sesuai dengan daya beli masyarakat," lanjutnya. Mereka juga berharap, Pemprov Kaltim
berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)
untuk mencabut PP 36/2021. Menurut dia, mekanisme penentuan upah yang diatur dalam
peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

PP 36/2021 merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja, yang sebelumnya mendapat penolakan
keras dari buruh dan mahasiswa.

Dalam PP 36/2021, penentuan upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan. Dengan memperhitungkan batas atas dan batas bawah upah minimum.
Sedangkan, dalam PP 78/2015, kenaikan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak
(KHL) serta memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari jumlah
inflasi dan PDRB.

Dengan demikian, UMP 2022 yang naik 1,68 persen, berarti upah yang diterima menjadi Rp
3.031.465 atau naik hanya sebesar Rp50 ribu. Dibandingkan dalam satu dekade terakhir, kecuali
pada 2020 ke 2021, kenaikan ini menjadi yang paling kecil, karena hanya Rp 50 ribu, bahkan
awalnya hanya Rp 33 ribu. Padahal, sebelumnya selalu berkisar ratusan ribu.

Akademisi hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah
menekankan, sedari awal, UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, memang membawa semangat

65